DPRD dan pemkab bersinergi untuk kepentingan rakyat, kata Ketua DPRD Barsel

Buntok (ANTARA) - Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah HM Farid Yusran mengatakan, antara DPRD dengan pemerintah kabupaten tidak boleh ada anggapan adu kuat serta pembagian dua kelompok bertentangan atau dikotomi.

"Akan tetapi seharusnya saling bekerja sama, bersinergi untuk kepentingan rakyat dan bukan bersinergi untuk hal lain, apalagi bersinergi untuk melanggar hukum," katanya usai pelantikan unsur pimpinan DPRD Barito Selatan di Buntok, Senin.

Apabila sampai tergoda, hingga akhirnya melanggar hukum, maka DPRD dan pemkab tidak akan bisa fokus bekerja. Sebab diliputi rasa ketakutan dan pikiran tidak tenang akibat melakukan tindakan menyimpang.

Untuk itu pihaknya mengajak semua pemangku kepentingan, senantiasa berdoa, memohon perlindungan dan petunjuk dari Tuhan yang Maha Esa, agar tidak tergoda oleh kepentingan sesaat dalam mengemban kepercayaan rakyat, baik sebagai anggota DPRD, maupun sebagai aparat pemerintahan dipihak eksekutif.

Dalam melaksanakan kepercayaan rakyat, hendaknya berupaya menjalin harmonisasi dengan semua pihak, terutama eksekutif. Namun pihaknya harus tetap berani menyuarakan kebenaran dan keadilan.

"Harmonisasi dan kerja sama itu merupakan suatu keniscayaan, tetapi kami tidak boleh mengorbankan diri hingga bersentuhan, apalagi sampai melanggar hukum," ucap Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barito Selatan itu.

Supaya hal tersebut tidak terjadi, dirinya mengajak semua pihak saling mengingatkan, bahwa bekerja pada jalur pemerintahan harus senantiasa berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Sebab semua bekerja dengan uang rakyat yang mana setiap rupiahnya harus dipertanggungjawabkan.

Sidang paripurna pengambilan sumpah/janji pimpinan DPRD Barito Selatan yang berlangsung di Graha Paripurna DPRD setempat, dihadiri forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda), dan kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) setempat, serta dari pengurus partai politik.