Bupati Kotim berharap pembahasan APBD 2020 cepat selesai

Sampit (ANTARA) - Bupati Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Supian Hadi berharap tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan badan anggaran DPRD setempat bisa segera menyelesaikan pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020.

"Kami berharap pembahasan APBD murni 2020 nantinya bisa selesai sebelum akhir November 2019, dan apabila perlu Kotawaringin Timur bisa menjadi daerah yang paling dulu menyelesaikan pembahasan APBD dibanding daerah lain yang ada di Kalteng," katanya di Sampit, Selasa.

Supian Hadi mengaku optimistis tim anggaran pemerintah daerah dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya tersebut.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mengasumsikan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun 2020 berkisar Rp1,5 triliun lebih.

Jumlah tersebut di luar perkiraan dana alokasi khusus, dana insentif daerah dan kenaikan dana alokasi umum serta perkiraan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBN.

Asumsi APBD murni 2020 itu pun telah di susun dalam kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas flafon anggaran sementara (PPAS), bahkan telah selesai dibahas dan disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif.

Sebelum peraturan diterbitkan maka perkiraan APBD tahun anggaran 2020, pendapatan sebesar Rp1,5 triliun. Pendapatan asli daerah sebesar Rp983 miliar lebih dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp311 miliar lebih.

Kemudian untuk belanja sebesar Rp1,5 miliar lebih yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp926 miliar lebih, belanja langsung sebesar Rp629 miliar lebih.

Supian Hadi mengatakan, defisit diperkirakan sebesar Rp48 miliar lebih atau sebesar 3,16 persen. Perkiraan penerimaan pembiayaan sebesar Rp61 miliar lebih. Perkiraan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp13 miliar dan pembiayaan neto sebesar Rp48 miliar lebih.

"Untuk asumsi pendapatan dan belanja daerah, kalau kami bandingkan dengan konsumsi pendapatan dan belanja daerah dalam rancangan keuangan pembiayaan anggaran 2020 tentu lebih rendah daripada tahun anggaran murni 2019," jelasnya.

Supian Hadi juga optimistis APBD murni 2020 nantinya akan mencapai Rp2 triliun lebih jika dana dari pemerintah pusat seperti DAK, DAU, Dana Desa dan dana lainnya telah masuk dalam kas daerah.  

Dia berjanji akan mengintrusikan kepada seluruh unsur pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SOPD) untuk tidak melakukan perjalanan dinas luar daerah selama proses pembahasan APBD murni 2020 agar pembahasan tidak ditunda hanya gara-gara pimpinan SOPD tidak hadir saat pembahasan anggaran.

Sementara itu, Ketua DPRD Kotawaringin Timur Rinie mengaku akan berusaha menyelesaikan tugasnya tersebut. Dalam waktu dekat melakukan koordinasi dengan unsur pimpinan yang ada di lembaga DPRD.

"Pembahasan APBD murni 2020 Kotawaringin Timur akan kita mulai pada November 2019 dengan harapan bisa selesai tepat waktu, yakni sebelum 30 November 2019 agar tidak melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku," terangnya.