Palangka Raya (ANTARA) - Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah Sudarsono berharap pemerintah provinsi memperhatikan serta melaksanakan saran dari Bank Indonesia, terkait upaya mengembangkan industri pengolahan minyak kelapa sawit.
Informasi yang disampaikan BI melalui sejumlah media ternyata pengembangan industri pengolahan sawit di Kalteng masih mengalami berbagai kendala dan tantangan, kata Sudarsono di Palangka Raya, Sabtu.
"Jadi, berbagai kendala dan tantangan itu harus mendapat perhatian serius dari pemerintah provinsi. Saran yang disampaikan pihak BI juga perlu diperhatikan dan dilaksana," kata pria yang informasinya terpilih menjadi Sekretaris Komisi II DPRD Kalteng.
Adapun saran yang disampaikan BI Kalteng yakni, meningkatkan produktivitas CPO, menyempurnakan aturan industri sawit, dan promosi serta penjajakan kerjasama bilateral ke negara baru, khususnya Benua Afrika.
Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan II meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan itu meyakini, berbagai saran yang disampaikan pihak BI dalam menyelesaikan tantangan dan kendala mengembangkan industri pengolahan minyak kelapa sawit itu, bisa dilaksanakan pemprov.
"Terpenting itu, pemprov bersama kabupaten/kota se-Kalteng mau mengevaluasi apa yang sudah dilakukan selama ini. Jika memang saran yang disampaikan BI itu sesuai kondisi di lapangan, ada baiknya dilaksanakan," kata Sudarsono.
Anggota DPRD Kalteng itu mengatakan, potensi minyak kelapa sawit kan cukup besar di Kalteng. Bukan hanya untuk meningkatkan perputaran uang dan pertumbuhan ekonomi, tapi juga membuka lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: BI ungkap kendala dan tantangan Kalteng kembangkan industri CPO
Dia mengaku pada saat menjabat Bupati Seruyan, memiliki banyak pengalaman dalam rangka mempromosikan kebun sawit berkelanjutan khususnya di kabupaten setempat. Dirinya bahkan pernah meyakinkan para buyer di negara-negara Eropa, serta peet aea enjadi pembicara pembicara dalam pertemuan tahunan RSPO di Kuala Lumpur tahun 2015, Bangkok tahun 2016, dan Bali tahun 2017.
"Sekarang tinggal pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota se-Kalteng, berupaya lebih keras mengembangkan industri pengolahan minyak kelapa sawit yang ada di provinsi ini," kata Sudarsono.
Sebelumnya, Deputi Kepala Perwakilan BI Kalteng Setian mengatakan kendala yang dihadapi provinsi ini dalam mengembangkan industri pengolahan minyak kelapa sawit adalah masih rendahnya produktivitas kelapa sawit dan kurangnya kualitas sumber daya manusia (SDA).
Keterbatasan infrastruktur penunjang juga menjadi tantangan, karena berdampak pada semakin tingginya biaya logistik industri kelapa sawit," beber dia.
Melihat kondisi tersebut, BI menganggap perlu ada sinergisitas semua pihak yang terlibat dalam industri pengolahan tersebut, baik di sektor hulu hingga hilir. Kebijakan pemerintah, baik dari sisi fiskal maupun struktural perlu dibuat untuk mengatasi berbagai kendala tersebut.
Baca juga: Kader PDIP pimpin semua komisi di DPRD Kalteng
Baca juga: Pimpinan dan sekretaris DPRD Kalteng terus perkuat sinergitas
