Tingkatkan kualitas APBD, DPRD Kalteng kunker ke Jabar
Palangka Raya (ANTARA) - Sebagai upaya menyamakan persepsi dan mempercepat proses penyusunan sekaligus pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPRD Kalimantan Tengah melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Jawa Barat, Selasa.
Kunjungan kerja yang dilaksanakan selama empat hari itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalteng Wiyatno, didampingi Wakil Ketua Jimmy Carter serta sejumlah anggota Banggar lainnya.
"Saya ingin APBD Kalteng tahun 2020 dibahas dengan cepat, tapi tetap berkualitas. Itu lah kenapa perlu dilaksanakan kunker," kata Wiyatno saat dihubungi dari Palangka Raya, Rabu.
Selain cepat dan berkualitas, dia juga menginginkan APBD tahun 2020 mengakomodir kebutuhan masyarakat, dan program yang akan dilaksanakan organisasi perangkat daerah (OPD) menjawab berbagai persoalan.
Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan V meliputi Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas itu mengatakan, keberadaan dan peran APBD sangat besar bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam mengelola dan menggunakannya harus menyesuaikan kondisi di lapangan.
Baca juga: HUT ke-58 Bank Kalteng momentum 'go internasional', kata Ketua DPRD Kalteng
"Kami di DPRD Kalteng, ingin itu semua bisa terrealisasi. Jadi, dalam membahas dan menyusunnya, sekalipun harus cepat, tetapi kualitasnya harus tetap terjaga," kata Wiyatno.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menegaskan bahwa pihaknya selalu mendukung apapun yang diprogramkan pemerintah provinsi Kalteng, sepanjang berorientasi terhadap kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Dia mengatakan pihaknya merupakan wakil sekaligus penyambung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Untuk itu, sudah selayaknya semua semua program yang akan dan dilaksanakan eksekutif, harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Kami di DPRD Kalteng juga kan mitra pemprov. Jadi, ya harus saling melengkapi. Tujuannya jelas, memajukan pembangunan dan mensejahterahkan rakyat Kalteng," demikian Wiyatno.
Baca juga: DPRD dan Wagub Kalteng bahas penutupan bawah jembatan Kalahien
Baca juga: Perkuat tupoksi pimpinan, DPRD Kalteng kaji banding ke DPRD DKI Jakarta
Kunjungan kerja yang dilaksanakan selama empat hari itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalteng Wiyatno, didampingi Wakil Ketua Jimmy Carter serta sejumlah anggota Banggar lainnya.
"Saya ingin APBD Kalteng tahun 2020 dibahas dengan cepat, tapi tetap berkualitas. Itu lah kenapa perlu dilaksanakan kunker," kata Wiyatno saat dihubungi dari Palangka Raya, Rabu.
Selain cepat dan berkualitas, dia juga menginginkan APBD tahun 2020 mengakomodir kebutuhan masyarakat, dan program yang akan dilaksanakan organisasi perangkat daerah (OPD) menjawab berbagai persoalan.
Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan V meliputi Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas itu mengatakan, keberadaan dan peran APBD sangat besar bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam mengelola dan menggunakannya harus menyesuaikan kondisi di lapangan.
Baca juga: HUT ke-58 Bank Kalteng momentum 'go internasional', kata Ketua DPRD Kalteng
"Kami di DPRD Kalteng, ingin itu semua bisa terrealisasi. Jadi, dalam membahas dan menyusunnya, sekalipun harus cepat, tetapi kualitasnya harus tetap terjaga," kata Wiyatno.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menegaskan bahwa pihaknya selalu mendukung apapun yang diprogramkan pemerintah provinsi Kalteng, sepanjang berorientasi terhadap kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Dia mengatakan pihaknya merupakan wakil sekaligus penyambung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Untuk itu, sudah selayaknya semua semua program yang akan dan dilaksanakan eksekutif, harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Kami di DPRD Kalteng juga kan mitra pemprov. Jadi, ya harus saling melengkapi. Tujuannya jelas, memajukan pembangunan dan mensejahterahkan rakyat Kalteng," demikian Wiyatno.
Baca juga: DPRD dan Wagub Kalteng bahas penutupan bawah jembatan Kalahien
Baca juga: Perkuat tupoksi pimpinan, DPRD Kalteng kaji banding ke DPRD DKI Jakarta