Bandung (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat mengingatkan para elite politik, khususnya calon kepala daerah petahana, tidak menggunakan APBD sebagai modal politik terkait pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 di delapan kabupaten/kota di Jabar.
"Di pilkada itu potensi elite lokal menggunakan sumber daya daerah sebagai modal politik kuat sekali, karena itu kami imbau petahana yang maju lagi tidak menggunakan dana APBD sebagai modal politik," kata Ketua Bawaslu Jawa Barat Abdullah Dahlan, di Kota Bandung, Kamis.
Ditemui seusai membuka acara Forum Evaluasi Pengawasan Pilkada Serentak 2019, Abdullah juga meminta jangan sampai ada politisasi birokrasi saat pilkada serentak tahun depan.
"Ini yang umum terjadi menjelang pilkada, ada rotasi atau mutasi bernuansa politik untuk pemenangan. Di aturan undang-undang tidak boleh, enam bulan sebelum pilkada itu tidak boleh ada rotasi, mutasi," katanya.
Selain itu, kata dia, Bawaslu Jabar juga mengimbau seluruh partai politik dan peserta untuk mengikuti kaidah aturan hukum pilkada serentak 2020 agar pelaksanaannya berjalan dengan aman dan lancar.
"Misalnya di pencalonan itu akan ada kerawanan yang muncul, potensi transaksional dalam aspek kandidat atau jual beli suara. Ini potensial muncul, istilah uang tiket, uang perahu segala macam," katanya.
Lebih lanjut Abdullah mengatakan pihaknya juga mengambil pelajaran dari kasus-kasus yang melibatkan ASN saat Pemilu 2019, yakni mencermati gangguan netralitas ASN saat pemilu.
Dia mengatakan hal ini menjadi salah satu prioritas Bawaslu dengan memfokuskan sisi pengawasan terhadap pejabat daerah yang maju dalam pilkada, sehingga jangan sampai karena mereka punya akses ke resources, bisa menggunakan resources daerah bahkan ampai birokrasi dipakai sebagai mesin politik pemenangan," katanya.
"Selain itu, program-program pemerintah dan APBD, juga jangan sampai menjadi alat pemenangan," kata dia.
Berita Terkait
Tahapan Pilkada Serentak 2024
Senin, 1 April 2024 15:44 Wib
HKG PPK Pulang Pisau diperingati dengan tanam cabai serentak
Selasa, 5 Maret 2024 14:47 Wib
Pj Bupati Barsel tekankan pentingnya netralitas ASN dalam menyukseskan pemilu
Kamis, 8 Februari 2024 13:13 Wib
5,7 juta lebih anggota KPPS dilantik serentak di 71.000 lokasi
Kamis, 25 Januari 2024 17:33 Wib
KPU Kotim lantik 8.183 KPPS secara serentak
Kamis, 25 Januari 2024 14:29 Wib
UPT KLHK Kalteng-UMPR kolaborasi sukseskan penanaman pohon serentak 2024
Senin, 15 Januari 2024 16:27 Wib
Pj Bupati Katingan Apresiasi Kegiatan Jalan Sehat Pemilu Damai Serentak 2024
Minggu, 10 Desember 2023 18:18 Wib
KPU luncurkan prangko seri Pemilu 2024
Jumat, 1 Desember 2023 15:44 Wib