Menteri ATR: Wacana penghapusan IMB dan AMDAL tuai pro dan kontra

id Menteri ATR, Sofyan Djalil ,Penghapusan IMB dan AMDAL tuai pro dan kontra

Menteri ATR: Wacana penghapusan IMB dan AMDAL tuai pro dan kontra

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kedua kiri) dan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil (kanan) di Kantor Kementerian ATR/BPN Jakarta, Kamis. ANTARA/Mentari Dwi Gayati/pri.

Zubi Mahrofi (ANTARA) - Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil menyampaikan bahwa wacana penghapusan Izin Mendirikan Bangunan (|MB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) masih terjadi pro-kontra.

"Ada yang pro dan kontra, artinya masalah ini rumit tapi bisa dijembatani kalau duduk satu meja," ujar Sofyan Djalil usai diskusi wacana penghapusan IMB dan AMDAL di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan bahwa wacana penghapusan IMB dan AMDAL merupakan bagian dari ide untuk membuat investasi menjadi lebih mudah.

Baca juga: Belum ada pengumuman resmi presiden, Menteri ATR sudah pastikan ibu kota pindah ke Kaltim

"Betapa rumitnya masalah ini, sebab itu secara prinsip teman-teman setuju perlu disederhanakan perizinan yang bikin frustasi orang. Kesimpulannya adalah kita perlu diskusi lebih detil dalam meja bundar," ucapnya.

Pada prinsipnya, Sofyan mengatakan, pemerintah berkomitmen menciptakan birokrasi yang lebih sederhana sehingga terjadi percepatan usaha sehingga tercipta lapangan kerja.

"Hambatan selama ini yaitu terkait tata ruang. Pemerintah punya komitmen bagaimana tata ruang akan lebih tertib, lebih efektif tanpa hambatan birokrasi," katanya.

Baca juga: Ini tiga daerah di Kalteng jadi opsi calon ibu kota negara

Dalam kesempatan sama, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan terdapat beberapa prinsip dalam menata ulang rezim perizinan, salah satunya penyederhanaan dan keseimbangan.

"IMB mungkin harus tetap ada, tapi untuk AMDAL lalu lintas, AMDAL lingkungan itu harus jadi satu paket saja," ujarnya.

Ia menambahkan kewenangan yang tumpang tindih antara pemerintah provinsi dan pusat juga harus didiskusikan lebih rinci sehingga proses perizinan tidak berlapis-lapis.

Baca juga: Fleksibilitas regulasi terkait pajak terutang percepat realisasi sertifikasi tanah

Kemudian, lanjut dia, perlu diperhatikan juga mengenai prinsip keseimbangan, yakni mekanisme perencanaan berbanding lurus dengan pengawasan.

"Pembangunan yang berorientasi investasi didorong, tapi di sisi lain kualitas hidup dan lingkungan juga terjaga. Pemkot siap mendukung pemerintah pusat," katanya.

Pewarta :
Uploader : Ronny
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar