Miliki SDA melimpah, Kalteng perlu peningkatan penanganan potensi ancaman

id Pemprov kalteng, kalteng, kalimantan tengah, palangka raya, kesbangpol, deteksi dini, antisipasi dini, forum kewaspadaan, sda, ancaman, teroris, teror

Miliki SDA melimpah, Kalteng perlu peningkatan penanganan potensi ancaman

Kepala Kesbangpol Kalteng Agus Pramono pada rapat koordinasi forum kewaspadaan dini masyarakat Kalteng di Palangka Raya, Senin, (25/11/2019). (ANTARA/Muhammad Arif Hidayat)

Palangka Raya (ANTARA) - Tingginya potensi sumber daya alam (SDA) di Provinsi Kalimantan Tengah, telah meningkatkan perhatian atau kepentingan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri.

"Untuk itu perlu upaya penanganan terhadap potensi ancaman yang mungkin terjadi," kata Gubernur Kalteng Sugianto Sabran melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalteng Agus Pramono di Palangka Raya, Senin.

Utamanya adalah sikap waspada yang dilakukan secara proporsional oleh seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun masyarakat. Terlebih Kalteng merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia.

Luasnya wilayah menjadi tantangan tersendiri dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban. Apalagi diketahui bersama, luasnya Kalteng sebanding dengan sekitar satu setengah kali Pulau Jawa.

Adapun sejumlah kerawanan yang perlu mendapat perhatian khusus karena berpotensi terhadap gangguan keamanan dan ketertiban, diantaranya bidang ideologi, politik, ekonomi, serta sosial budaya.

"Untuk bidang ideologi, kita harus memperkuat dan menanamkan empat konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika," jelasnya.

Kewaspadaan terhadap ideologi lain maupun radikalisme di Kalteng sudah harus dicermati, sebagai contoh Gerakan Fajar Nusantara pada tahun 2015 dan tertangkapnya terduga teroris beberapa waktu lalu.

Kemudian bidang politik, Kalteng menjadi salah satu provinsi yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah pada tahun 2020, yakni pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati di Kotawaringin Timur.

Dalam hal ini, pemprov bersiap menghadapi berbagai tahapan yang akan dilaksanakan sebelum pilkada dimulai, diantaranya pengawasan terhadap netralitas dari aparatur sipil negara (ASN).

"Untuk bidang ekonomi, semua pihak perlu menyiapkan dirinya dan meningkatkan kompetensi yang dimiliki. Termasuk kemungkinan masuknya tenaga dari luar daerah maupun tenaga kerja asing," tuturnya.

Selanjutnya bidang sosial budaya, meski Kalteng dikenal memiliki kehidupan bermasyarakat yang majemuk dan memiliki fondasi budaya yang kuat, namun semua pihak tetap harus mewaspadai aksi terorisme di tanah air.