Mentok, Babel (ANTARA) - Peneliti politik, pemilu dan demokrasi dari Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung Ranto menyatakan isu politik identitas atau yang biasa disebut politik suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) diprediksi tidak akan laku pada Pilkada Kabupaten Bangka Barat 2020.
"Isu politik SARA yang belakangan ini diyakini banyak pihak akan mengancam demokrasi di Bangka Barat menjelang Pilkada 2020 tidak terlalu relevan lagi jika dilihat dalam dinamika politik kekinian," kata Ranto, di Mentok, Sabtu.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui survei opini publik pada akhir Oktober dan awal Desember 2019 memberikan beberapa catatan kritis bagi semua pemangku kepentingan dalam menghadapi perhelatan akbar demokrasi lokal.
"Ada beberapa faktor penentu pilihan politik masyarakat di Bangka Barat menjelang Pilkada 2020," ujarnya.
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, sebanyak 41,1 persen responden berpendapat bersedia dipimpin nonmuslim dan sebanyak 32,2 persen warga Bangka Barat menyatakan dengan tegas bersedia mendukung calon bupati nonmuslim, yang mengaku tidak bersedia mendukung 47,8 persen, sedangkan yang tidak tahu dan tidak menjawab sebanyak 20 persen.
Berdasarkan temuan ini dapat disimpulkan potensi masyarakat di Bangka Barat yang akan mendukung calon bupati nonmuslim sekitar 42,2 persen.
"Angka tersebut cukup optimis dalam melihat toleransi sikap politik yang ada di Bumi Sejiran Setason, fakta ini diperkuat dengan sikap dan toleransi masyarakat Bangka Barat yang memiliki modal sosial cukup tinggi dalam merespons perbedaan etnisitas yang ada selama ini," katanya.
Dalam survei itu juga menyebutkan, menurut publik, 66,1 persen mengaku perbedaan etnisitas tidak merugikan, selanjutnya, 68,3 persen mengatakan keberadaan orang lain bisa dipercaya, bahkan sebanyak 68,9 persen responden cukup yakin membolehkan nonmuslim menghadiri acara peringatan hari besar agama Islam yang belakangan ini digugat oleh oknum-oknum tertentu.
"Masyarakat tidak terlalu mempermasalahkan ketika seorang nonmuslim, yang kebetulan bupati saat ini nonmuslim, hadir di masjid atau dengan nama lainnya," ujar Ranto.
Survei dilakukan Ranto bersama tim dengan metode penelitian "survey opini public" yang telah dilakukan pada 29 Oktober 2019 hingga 1 Desember 2019 dengan wawancara tatap muka secara langsung terhadap 180 responden yang merupakan warga Bangka Barat pemilik hak pilih.
"Ini merupakan hasil survei kami yang menggunakan "multistage random sampling" dengan margin of error kurang lebih 4,5 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen," katanya pula.
Berita Terkait
Pj Wali Kota: Waspadai pemanfaatan isu SARA untuk kepentingan politik
Selasa, 9 Januari 2024 15:39 Wib
Cegah politisasi SARA, Bawaslu RI susun bank data
Kamis, 7 Desember 2023 14:50 Wib
Kesbangpol Pulang Pisau berharap jangan ada gesekan SARA di tahun politik
Kamis, 30 November 2023 21:30 Wib
Jangan pilih pemimpin yang gunakan politik identitas agama maupun suku
Sabtu, 23 September 2023 22:47 Wib
Waspada politisasi SARA pada Pemilu 2024
Senin, 4 September 2023 17:24 Wib
Polda Kalteng: Jelang Pemilu 2024 masyarakat tak terprovokasi isu SARA
Selasa, 27 Juni 2023 15:49 Wib
Bupati Barito Timur ajak masyarakat cegah konflik sosial
Sabtu, 24 Juni 2023 11:23 Wib
Waspada politisasi SARA saat Pemilu 2024
Senin, 19 Desember 2022 18:24 Wib