KPK-BPK RI perbarui MoU

id KPK-BPK RI perbarui MoU,Ketua KPK Firli Bahuri,Firli Bahuri

KPK-BPK RI perbarui MoU

Ketua BPK Agung Firman Sampurna (kiri) berjabat tangan dengan Ketua KPK Firli Bahuri (kanan) usai menyampaikan keterangan pers di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Selasa (7/1/2020). Dalam pertemuan tersebut BPK dan KPK menyepakati kerja sama dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi kerugian negara dan unsur pidana, penghitungan kerugian negara dan upaya pencegahan tindak pidana korupsi. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/ama.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komisaris Jenderal Polisi Firli Bahuri menjelaskan sejumlah poin inti dalam pembaruan nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Selasa.

Mantan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri sebelum digantikan Inspektur Jenderal Polisi Agus Andrianto itu mengatakan pembaruan tersebut dilakukan tidak hanya karena klausul berlakunya sudah kedaluwarsa, namun juga karena ada pengembangan klausul yang mereka lakukan pasca-diundangkannya revisi Undang-Undang KPK.

"Ada poin tertentu kami kembangkan, hal yang baru adalah terkait dengan pasca-diundangkannya Undang-Undang Nomor 19/2019 maka kami akan segera melakukan pendidikan dan pelatihan," ujar Firli di Kantor BPK RI, Jakarta, Selasa.

Baca juga: Sidang kasus suap 16 paket proyek jalan Rp132 miliar seret nama Ketua KPK

Ia menambahkan pendidikan dan pelatihan itu khususnya dalam bidang kemampuan audit. Jadi nantinya dengan adanya nota kesepahaman itu, BPK RI dan KPK tidak hanya berbagi informasi dan perbantuan terkait perhitungan potensi kerugian keuangan negara saja.

Namun BPK RI dan KPK juga akan bekerja sama dalam perbantuan tenaga ahli dan perbantuan di bidang Sumber Daya Manusia, demikian penjelasan Firli.

Adapun Ketua BPK RI, Agung Firman Sampurna menambahkan ada juga pembaruan klausul terkait dengan prosedur terkait perhitungan kerugian negara dan pemberian keterangan ahli.

"Nanti prosedur itu kami update dengan perubahan UU KPK yang ada pada saat ini," kata Agung.

Baca juga: Tingkatkan kerja sama, pimpinan KPK temu Kapolri