Palangka Raya (ANTARA) - Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Tengah Sirajul Rahman mengaku sering mendengar keluhan masyarakat di berbagai tempat di provinsi ini, sekarang harga barang-barang jauh lebih tinggi dari uang yang dihasilkan.
Keluhan itu banyak disampaikan masyarakat di sejumlah kabupaten yang kesehariannya bekerja sebagai petani, pedagang dan pengojek serta lainnya, kata Sirajul di ruang Komisi 1 DPRD Kalteng di Palangka Raya, Senin.
"Saya kan kadang-kadang keliling sendiri, singgah di sejumlah tempat dan berbincang-bincang dengan masyarakat. Ya memang rata-rata keluhannya pengeluaran jauh lebih tinggi dari penghasilan," tambahnya.
Menurut anggota DPRD Kalteng itu, adanya larangan membersihkan lahan pertanian dengan cara membakar, rendahnya harga getah karet dan tidak bisa lagi menambang emas secara tradirisional, menjadi salah satu pemicu adanya kelihan pengeluaran jauh lebih tinggi dari penghasilan.
Sirajul mengatakan dampak dari beberapa hal itu membuat masyarakat semakin jarang ke mana-mana, sehingga membuat orang-orang yang bekerja sebagai pengojek serta motoris atau supir perahu bermesin, serta lainnya.
"Itu keluhan langsung yang saya terima dari masyarakat. Jadi memang perekonomian masyarakat menurut saya menjadi permasalahan utama yang harus diselesaikan pemerintah," ucapnya.
Baca juga: Legislator Kalteng ingatkan pemda harus serius urus sektor pertanian
Mantan anggota DPRD Murung Raya dua periode itu pun sepakat rancangan peraturan daerah (raperda) terkait penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yang sempat diusulkan dan telah dibahas anggota DPRD Kalteng periode 2014-2019, kembali dilanjutkan pembahasannya sampai tuntas menjadi perda.
Dia mengatakan ada beberapa pasal dan ayat di raperda tersebut mengatur diperbolehkannya masyarakat, khususnya petani membersihkan lahan dengan cara dibakar, yang tentunya ada ketentuan dan persyaratan.
"Sejak adanya larangan membersihkan lahan dengan cara dibakar, banyak petani kesulitan bertani. Sudah harga karet murah, bertani pun susah, ya semakin susah hidup masyarakat. Itulah kenapa saya sepakat dan mendukung raperda karhutla itu kembali dibahas dan segera ditetapkan menjadi perda," demikian Sirajul.
Baca juga: DPRD Kalteng bertekad raperda penanggulangan karhutla kembali dibahas
Baca juga: Lindungi dan dengarkan aspirasi peladang, kata Legislator Kalteng
Berita Terkait
Pemkab kembali lanjutkan sosialisasi program Jaga Desa di Kapuas Timur
Rabu, 27 Maret 2024 22:25 Wib
Pemkab Barito Timur dapat kouta 2.777 formasi CASN pada tahun 2024
Rabu, 27 Maret 2024 22:15 Wib
DPRD Murung Raya terima kunker DPRD Gunung Mas
Rabu, 27 Maret 2024 22:08 Wib
Kemenkumham Kalteng dan Pemkab Kapuas harmonisasi peraturan daerah
Rabu, 27 Maret 2024 22:01 Wib
Diperlukan langkah komprehensif menyelesaikan konflik pertanahan di Kalteng
Rabu, 27 Maret 2024 21:55 Wib
Divisi Keimigrasian lakukan Monev di Kanim Kelas I Non TPI Palangka Raya
Rabu, 27 Maret 2024 21:50 Wib
Oknum polisi penembak seorang warga Desa Bangkal didakwa pasal berlapis
Rabu, 27 Maret 2024 21:45 Wib
Pemprov Kalteng tentukan waktu pemberian THR ASN, berikut penjelasannya
Rabu, 27 Maret 2024 9:41 Wib