DPRD Palangka Raya minta pembangunan infrastruktur di luar perkotaan diperhatikan

id Dprd palangka raya, legislatif, legislator, musrenbang, perkotaan, perdesaan, arthur apriossi tuwan

DPRD Palangka Raya minta pembangunan infrastruktur di luar perkotaan diperhatikan

Anggota DPRD Kota Palangka Raya Arthur Apriossi Tuwan (kiri) saat rapat internal DPRD setempat beberapa waktu lalu. (ANTARA/Ho-Setwan Palangka Raya)

Palangka Raya (ANTARA) - Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Arthur Apriossi Tuwan mengharapkan pembangunan infrastruktur di luar perkotaan di wilayah setempat diperhatikan oleh pemerintah daerah.

"Jangan sampai pembangunan dilakukan hanya di dalam perkotaan saja. Pembangunan infrastruktur di kecamatan yang letak dan geografisnya sulit juga harus diperhatikan," kata Arthur Apriossi Tuwan saat dihubungi dari Palangka Raya, Sabtu.

Pembangunan infrastruktur di wilayah setempat apabila bisa berimbang antara perkotaan dengan kawasan kelurahan atau kecamatan yang berada di luar perkotaan, sudah tentu sangat membantu masyarakat.

Salah satunya meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang berada di luar perkotaan. Selama ini kendala masyarakat untuk bisa tembus ke perkotaan di Palangka Raya, yakni ada sejumlah kelurahan yang masih sulit menggunakan jalur darat dan terpaksa menggunakan jalur sungai.

"Jalur darat belum bisa tembus, maka dari itu masih ada yang menggunakan jalur sungai seperti di Kelurahan Petuk Bukit dan Gaung Baru, Kecamatan Rakumpit," katanya.

Wakil Ketua II Komisi B DPRD setempat menjelaskan, meski kepala daerah setempat pada tahun 2020 ini memfokuskan peningkatan infrastruktur di perkotaan, dia menyarankan daerah pinggiran kota juga wajib diperhatikan.

Misalkan peningkatan pembangunan infrastruktur jalan, drainase atau saluran air, serta lain sebagainya. Paling tidak di daerah pinggiran kota bisa diperbaiki dua sampai tiga jalan yang menjadi akses masyarakat setiap hari beraktivitas.

"Semoga saja apa yang saya sarankan kepada pemkot bisa didengar wali kota setempat, sehingga pembangunan di daerah kita bisa berimbang," katanya.

Ditambahkan Politisi Partai Demokrat itu, setiap kali melakukan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) baik tingkat kelurahan maupun kecamatan, kebanyakan masyarakat mengusulkan perbaikan atau peningkatan infrastruktur.

"Benar di kegiatan musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan kebanyakan yang diusulkan masyarakat adalah soal infrastruktur," demikian Arthur.