KPU Kalteng tetap jalankan perjanjian simpan anggaran pilkada di BTN

Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Tengah Harmain Ibrohim secara tegas menyatakan, pihaknya tetap menghormati serta menjalankan perjanjian kerjasama penyimpanan anggaran pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Bank Tabungan Negara.

Menyimpan anggaran pilkada di BTN sudah sesuai prosedur sekaligus keputusan rapat pleno tertinggi KPU, kata Harmain usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi 1 DPRD Kalteng di ruang rapat gabungan DPRD Kalteng, Selasa.

"Saya tidak bisa menyampaikan apakah PKS (perjanjian kerjasama) KPU Kalteng dan BTN bisa diubah atau tidak. Sampai saat ini kami menghormati komitmen PKS tersebut," tambahnya.

Dikatakan, BTN dipilih sebagai lokasi penyimpanan anggaran pilkada Kalteng tahun 2020 berdasarkan kontes atau kompetisi yang dilaksanakan secara terbuka dan bisa diikuti bank manapun. Kontes itu pun dilaksanakan berdasarkan perintah KPU Pusat.

Harmain mengatakan kontes itu tidak hanya dilaksanakan KPU Kalteng, tapi juga Provinsi Jambi, Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari kontes yang dilaksanakan sejumlah KPU Provinsi itu, pemenangnya beragam, yakni BRI, BNI, Mandiri, dan BTN.

"Kalau untuk kontes yang KPU Kalteng sudah laksanakan itu diikuti oleh BRI, BTN, dan Bank Kalteng. Tapi, dari hasil kontes itu, terpilih BTN dan sudah dilakukan penandatangan PKS. Jadi, kami hormati PKS itu," beber dia.

Baca juga: Ketua DPRD minta KPU-Bawaslu Kalteng simpan anggaran pilkada di Bank Kalteng

Salah satu alasan terpilihnya BTN sebagai lokasi penyimpanan anggaran pilkada Kalteng adalah, adanya jaminan dari pihak bank bahwa dalam menyalurkan anggaran sampai ke tingkat kecamatan dipastikan lancar serta tidak ada masalah.

KPU Kalteng itu pun menyatakan bahwa pihak BTN telah menyalurkan 40 persen dari anggaran Pilkada Kalteng tahun 2020 yang telah disediakan pemerintah provinsi. Penyaluran itu pun sampai sekarang tidak ada masalah.

"Jadi, tidak ada alasan  kami untuk tidak menghormati PKS yang sudah kami tandatangani," demikian Harmain.

Rapat dengar pendapat DPRD Kalteng dan KPU Kalteng dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kalteng Faridawaty Darland Atjeh, diikuti unsur pimpinan dan anggota Komisi 1 DPRD Kalteng.

Baca juga: KPU Kalteng siapkan anggaran Pilkada 2020 untuk enam paslon

Baca juga: Penyediaan anggaran Pilkada Kalteng dan Kotim jangan berganda