Buntok, Kalteng (ANTARA) - DPRD Barito Selatan Kalimantan Tengah meminta agar penyaluran kartu Pra Kerja, dan bantuan bagi masyarakat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah itu harus tepat sasaran.
"Karena peluncuran program kartu Pra Kerja serta bantuan berupa stimulan untuk modal UMKM, bantuan langsung tunai (BLT) ataupun dalam bentuk sembako bagi masyarakat terdampak COVID-19 atau Corona, sangat diperlukan saat ini dan penyalurannya harus tepat sasaran," kata Ketua Komisi III DPRD Barito Selatan, Zainal Khairuddin di Buntok, Senin.
Ia juga sangat mengapresiasi dengan peluncuran kartu Pra Kerja dari pemerntah tersebut di tengah pandemi Corona ini. Pihaknya juga meminta kepada instansi terkait harus teliti dalam mendata warga supaya jangan sampai salah sasaran.
Menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Barito Selatan itu mengatakan, apalagi dengan adanya anjuran pemerintah terkait physical distancing, tentunya berdampak pada melemahnya perekonomian masyarakat yang ada di kabupaten berjuluk 'Dahai Dahanai, Tuntung Tulus' itu.
Sedangkan yang menjadi paling terdampak akibat kebijakan tersebut yakni di sektor dunia usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), para pekerja harian, serta masyarakat ekonomi menengah kebawah.
"Mereka inilah yang sangat perlu mendapatkan bantuan, agar tetap bisa bertahan di tengah adanya pandemi COVID-19 ini," kata Zainal Khairuddin.
Zainal juga menyarankan, supaya penyaluran bantuan tidak terjadi kesalahan, dan salah sasaran, diharapkan dalam pendataan, penyerahan kartu Pra Kerja dan penyaluran bantuan lainnya agar dilakukan pengawasan hingga melibatkan pihat terkait lainnya.
Sebab masyarakat yang memerlukan bantuan, baik melalui kartu Pra Kerja ataupun bantuan lainnya, bukan hanya warga yang ada di perkotaan saja, akan tetapi warga yang berada di pelosok pedesaan juga sangat memerlukan bantuan tersebut.
"Karena saat ini seluruh masyarakat, terutama di pedesaan juga sangat merasakan sekali dampak pandemi COVID-19, sehingga warga yang kurang mampu perlu uluran tangan pemerintah dan pihak terkait lainnya," demikian Zainal Khairuddin.
