Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi), Sigit K Yunianto mengharapkan Pemerintah Pusat dapat memperluas sebaran laboratorium (lab) yang dapat melakukan pemeriksaan swab pada seseorang yang terpapar COVID-19.
"Saatnya perluas sebaran lab pemeriksaan swab, agar para pasien dan tenaga medis di daerah tidak terlalu lama menunggu hasil lab tentang paparan COVID-19. Jika jumlah lab diperbanyak maka akan berpengaruh pada kecepatan hasil uji," kata Sigit di Palangka Raya, Minggu.
Menurut Ketua DPRD Kota Palangka Raya itu, bagi sebagian pasien COVID-19 menunggu hasil lab yang terlalu lama akan menimbulkan kecemasan berlebih. Daya tahan tubuh pun melemah sehingga mengurangi kemampuan imun tubuh dalam mempertahankan kondisi tubuh tetap stabil.
Baca juga: Sigit K Yunianto duduki posisi strategis di tingkat Nasional
Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah diminta kembali mengupayakan penambahan dan memperbanyak sebaran lab uji swab itu. Setidaknya terbagi dalam regional wilayah.
"Supaya tidak menunggu hasil lab swab dari Surabaya atau Jakarta. Kalau di daerah ada maka akan lebih cepat untuk mengetahui sehingga bisa kita lakukan langkah selanjutnya," kata politisi PDI Perjuangan itu.
Pria yang juga Ketua DPRD Kota Palangka Raya itu menambahkan, bahwa permasalahan proses hasil swab salah satunya pemerintah daerah tidak memiliki alat untuk lab swab. Padahal kondisi pemerintah daerah telah didukung dengan tenaga medis dan lokasi yang dapat diberdayakan.
Baca juga: Ketua DPRD anjurkan wartawan tugas di pemkot cek kesehatan
"Agar ini menjadi perhatian pemerintah terutama daerah. Mohon diusahakan alat tersebut. Apabila alat itu proseduralnya dari pusat, maka pemda segera memohon ke pemerintah pusat. Hal ini termasuk bagi Pemda Kalteng. Bahkan jika memungkinkan Kalteng jadi pusat uji swab di regional Kalimantan," katanya.
Hal itu, menurut Sigit tepat dilakukan karena adanya lab swab per regional wilayah akan mempersingkat antrean, biaya dan jarak perjalanan sehingga mempercepat hasil uji laboratorium.
"Jadi memang harus ada yang berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Kalau memang harus pengadaan dan tak bisa dapat jatah dari pusat maka pemda bisa patungan. Melakukan pengadaan melalui pemerintah pusat. Ini dalam rangka memberikan kepastian secara cepat kepada masyarakat terutama para pasien COVID-19," katanya.
Baca juga: Ikuti anjuran pemerintah, Ketua DPRD yakin COVID-19 akan berkahir
Baca juga: Ketua DPRD Palangka Raya ajak masyarakat tingkatkan kesadaran cegah COVID-19
Berita Terkait
Pemkot diminta perbaiki fasilitas sekolah dan puskesmas yang rusak
Selasa, 31 Januari 2023 20:45 Wib
Ketua DPRD minta perangkat daerah segera susun program kerja 2023
Kamis, 12 Januari 2023 18:20 Wib
DPRD Palangka Raya siap perjuangkan program pro rakyat di 2023
Jumat, 6 Januari 2023 19:00 Wib
ASN di lingkup DPRD Palangka Raya diminta melek teknologi
Senin, 14 November 2022 23:15 Wib
Program TMMD sangat membantu masyarakat di Palangka Raya
Rabu, 2 November 2022 15:17 Wib
Ketua DPRD minta BPBD Palangka Raya waspadai naiknya debit DAS Kahayan
Jumat, 14 Oktober 2022 15:15 Wib
Ketua DPRD ajak masyarakat antisipasi dini karhutla
Senin, 1 Agustus 2022 16:44 Wib
Adeksi-BAKN DPR RI bahas tata kelola DAK
Jumat, 18 Juni 2021 6:14 Wib