Legislator Kotim minta Menteri Pertanian beri solusi kendala lahan

id Legislator Kotim minta Menteri Pertanian beri solusi kendala lahan, DPRD Kotim, Sampit, Parimus, Kotim, Kotawaringin Timur

Legislator Kotim minta Menteri Pertanian beri solusi kendala lahan

Anggota Komisi II DPRD Kotawaringin Timur Parimus. ANTARA/Norjani

Sampit (ANTARA) - Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Parimus meminta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang sedang berkunjung ke Kalimantan Tengah memberi solusi terhadap berbagai kendala yang dihadapi petani dalam mengembangkan pertanian, khususnya terkait ketersediaan lahan.

"Saya berharap beliau tidak sekadar berkunjung, tetapi juga memperhatikan kendala yang dihadapi petani dan memberikan solusinya. Seperti di Kotawaringin Timur, petani bersemangat bertani, tetapi lahannya tidak ada," kata Parimus di Sampit, Jumat.

Ketua Fraksi Demokrat ini mengatakan, masyarakat Kotawaringin Timur antusias meningkatkan sektor pertanian. Sayangnya, berbagai kendala masih dihadapi, khususnya ketersediaan lahan.

Saat ini banyak lahan potensial, namun lokasinya berada dalam hal guna usaha (HGU) perusahaan perkebunan kelapa sawit. Ada pula lahan potensial lainnya yang bisa dimanfaatkan, namun sayangnya statusnya masih kawasan hutan sehingga aturan tidak memperbolehkan untuk digarap.

Parimus mengatakan, aspirasi itu merupakan fakta di lapangan yang ditemukannya saat reses di beberapa desa dalam beberapa hari terakhir. Kendala ini membuat masyarakat tidak bisa mengembangkan pertanian, khususnya tanaman pangan.

Anggota Komisi II ini mengakui, untuk kawasan selatan, tidak ada kendala berarti karena memang sudah dicadangkan menjadi kawasan pertanian pangan. Namun kendala dirasakan petani di kawasan lainnya, khususnya di kawasan utara, padahal mereka sangat bersemangat karena optimistis pertanian bisa meningkatkan kesejahteraan mereka.

Parimus sangat berharap Pertanian Syahrul Yasin Limpo memperhatikan kendala ini dan mencarikan solusinya. Terlebih saat pandemi COVID-19 ini, sektor pertanian pangan harus didorong untuk memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Dengan status lahan potensial yang berada dalam HGU perusahaan maupun yang masih berstatus kawasan hutan produksi, tidak memungkinkan bagi petani untuk memaksakan diri menggarapnya. Jika dipaksakan maka akan berhadapan dengan risiko hukum.

Baca juga: Reses DPRD Kotim banyak ditanya soal bantuan sosial

"Ini pantas untuk dipertanyakan kepada Menteri Pertanian karena ini fakta yang memang dihadapi petani. Jangan hanya datang ke Kalimantan mendorong pertanian tetapi lahannya tidak ada," kata Parimus.

Masalah ini, menurut Parimus, merupakan domain pemerintah pusat sehingga daerah hanya bisa berharap. Parimus mempersilakan pemerintah pusat mengecek langsung ke lapangan dan bertanya kepada masyarakat jika ragu dengan informasi yang disampaikannya.

Menurutnya, pemerintah pusat bisa memberi solusi dengan menetapkan pengukuhan kawasan sehingga lahan yang tadinya masuk kawasan hutan, bisa dimanfaatkan untuk pertanian.

Sementara itu, hari ini Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo melakukan kunjungan kerja ke Kota Palangka Raya, Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas untuk meninjau sejumlah lokasi pertanian. 

Baca juga: Potensi penularan COVID-19 di Kotim kembali meningkat

Baca juga: Bantuan ikan segar untuk 1000 keluarga di Kotim cegah COVID-19

Pewarta :
Uploader : Admin 2
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar