Jaringan irigasi Food Estate di Kalteng akan didesain ulang oleh Menteri PUPR

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono akan mendesain ulang atau redesain jaringan irigasi lahan Food Estate di Kalimantan Tengah (Kalteng).

"Tahun ini Kementerian PUPR akan mendesain ulang atau redesain jaringan irigasi di lahan untuk Food Estate Kalimantan Tengah seluas 165.000 hektar," ujar Menteri Basuki dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu.

Menurut Menteri PUPR, hal itu telah diputuskan oleh bapak Presiden Joko Widodo, tadinya ada tiga lokasi alternatif yakni Sumatera Selatan, Merauke dan Kalimantan Tengah.

Diputuskan untuk dipilih di Kalimantan Tengah yakni di lokasi bekas lahan gambut, tapi yang ini tidak ada gambutnya melainkan kawasan aluvial. Lahan untuk Food Estate ini di bagian pinggiran Sungai Barito seluas 165.000 hektar yang merupakan kawasan eks-pengembangan lahan gambut.

Baca juga: Menteri PUPR prioritaskan rehabilitasi jaringan irigasi pertanian di Pulang Pisau

"Potensi wilayahnya menurut kami seluas 295.500 hektar, namun yang sudah dicetak sawah dan ada irigasinya seluas 165.000 hektar. Dari 165.000 hektar tersebut, total lahan luas fungsional yang sudah diolah petani setiap tahunnya yakni seluas 85.500 hektar. Kita ingin mengintensifikasi 57.200 hektar dari total luas lahan fungsional tersebut," katanya.

Sedangkan sisa luas fungsional yakni 79.500 hektar dari lahan potensial seluas 165.000 hektar, perlu peningkatan jaringan irigasi.

"Kami pekan lalu menyempatkan diri ke sana bersama dengan ahli tanah serta rawa. Lahan fungsional seluas 57.200 hektar hanya menghasilkan 1,7 sampai dengan 2,9 ton per hektar," ujarnya.

Baca juga: Menteri PUPR janjikan peningkatan irigasi eks PLG di Kapuas

Basuki menjelaskan bahwa terdapat tiga hal yang menjadi masalah yang menyebabkan kurang optimalnya lahan Food Estate tersebut. Pertama irigasinya, karena airnya tidak mengalir, kemudian akibat airnya mengalir dan menimbulkan genangan sehingga pupuk di lahan tersebut menjadi tidak efektif. Masalah berikutnya sering terjadi banjir di lahan tersebut karena memang area rawa serta jarang dipelihara.

"Tahun depan kami akan memulainya dengan menggerakkan BUMN dan Kementerian Pertahanan, karena menurut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Food Estate ini merupakan ketahanan non militer," katanya.

Baca juga: Menteri PUPR tinjau infrastruktur di Kalteng terkait pengembangan lahan

Ketahanan pangan itu, lanjut Menteri , dibutuhkan untuk ketahanan non militer, sehingga Menhan akan menggerakkan pemuda-pemuda yang dibekali dengan kompetensi komputer dan pertanian.

Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan optimalisasi 165 ribu hektare lahan di Kalimantan Tengah dimulai pada 2020 hingga 2022 dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional.

Sebagai upaya mendukung ketahanan pangan nasional, Kementerian PUPR mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan program pengembangan food estate sebagai daerah yang diharapkan menjadi lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa.

Baca juga: Keluarnya PP Tapera adalah berkah, kata Kementerian PUPR

Baca juga: Evaluasi pengerjaan proyek multiyears, DPRD panggil PUPR Barsel

Baca juga: Nadalsyah tinjau perbaikan Jalan Negara Simpang Benangin