Palangka Raya (ANTARA) - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Suyuti Syamsul mengatakan, tenaga kesehatan sering mendapatkan perundungan atau 'bullying' dalam penanganan kasus terkait COVID-19.
"Khusus untuk masalah di Buntok, Barito Selatan sampai didemo segala, hingga ada pengacara yang mau menuntut," katanya di Palangka Raya, Kamis.
Ia pun menegaskan kepada para tenaga kesehatan disana tetap bertahan, sebab sepanjang tindakan atau kebijakan yang diambil benar, tidak akan menjadi masalah sekalipun digugat di pengadilan.
Suyuti menegaskan, isolasi dalam penanganan terkait COVID-19 memang 'merampas' kemerdekaan seseorang, namun perlu diingat dan jangan dilupakan, bahwa 'perampasan' itu dilakukan untuk menyelamatkan orang yang lebih banyak.
"Hukum tertinggi di Indonesia inikan adalah keselamatan rakyat, jadi negara dalam hal ini pemerintah bisa mengambil tindakan membatasi kebebasan seseorang melalui isolasi dalam rangka menyelamatkan masyarakat umum," jelasnya.
Baca juga: Presiden Jokowi jawab keluhan tenaga medis di Kalimantan Tengah
Baca juga: Donald Trump masih anggap hydroxychloroquine mampu cegah COVID-19
Baca juga: Warga Palangka Raya diminta tidak hindari tes cepat COVID-19
Hal inilah yang seringkali tidak dipahami, bahwa isolasi meskipun tidak sakit, tujuannya membatasi penularan dan menjaga keselamatan orang banyak.
Sebelumnya permasalahan penanganan COVID-19 di Barito Selatan oleh tenaga kesehatan terungkap saat dilakukannya pertemuan khusus jajaran pemerintah daerah di Kalimantan Tengah bersama Presiden Jokowi.
Perwakilan RSUD Jaraga Sasameh Buntok, dr Erwin Kristianto mengungkapkan, pihaknya sudah empat bulan menjadi RS satelit membantu penanganan COVID-19 terutama di Barito Selatan.
"Kendala yang kami hadapi akhir-akhir ini, kami tenaga medis kerap mendapat penolakan, kecaman dan stigma negatif dari lingkungan keluarga pasien, bahkan pasien sendiri," ungkapnya.
Bahkan, lanjutnya, terkadang intimidasi langsung dan tidak langsung saat menangani pasien di Buntok.
"Bagaimana pemerintah melindungi tenaga kesehatan walau kami bukan RS rujukan. Agar kami tetap bisa menjalankan amanat pemerintah melakukan penanganan COVID-19," ucapnya.
Presiden Jokowi pun langsung memberikan jawaban dengan meminta Kapolda yang berkaitan dengan tekanan dari eksternal maupun dari dalam, agar semua tenaga kesehatan diberikan proteksi dengan baik.
"Tugas Polda maupun Polres memberikan proteksi bagi tenaga medis sebaik-baiknya, saya tegaskan bukan hanya di Kalimantan Tengah, tapi juga di seluruh tanah air," tegas Jokowi.
Baca juga: Kalteng terima bantuan dua mesin PCR
Baca juga: Presiden peringatkan Kalteng potensi lonjakan kasus COVID-19
Baca juga: Perempuan berusia 107 tahun berhasil sembuh dari virus corona
Tenaga kesehatan sering mendapat perundungan, kata Kadinkes Kalteng
Tenaga kesehatan memakai alat pelindung diri (APD). REUTERS/Francis Mascarenhas/WSJ/cfo (REUTERS/FRANCIS MASCARENHAS)
