Irjen Kementan minta sejumlah perbaikan di kawasan pertanian Kalteng

id Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI Sumarjo Gatot Irianto, irjen kementan, food estate, pertanian, sawah, kalteng, kalimantan

Irjen Kementan minta sejumlah perbaikan di kawasan pertanian Kalteng

Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI Sumarjo Gatot Irianto (kanan) meninjau lahan pertanian di Kalimantan Tengah, Sabtu, (25/7/2020). (ANTARA/HO-MMC Kalteng)

Kuala Kapuas (ANTARA) - Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI Sumarjo Gatot Irianto meninjau lahan pertanian di sejumlah wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah untuk pengembangan program ketahanan pangan  atau  'food estate'.

"Perlu dilakukan sejumlah perbaikan atau pembenahan, seperti akses jalan di areal persawahan hingga memperbaiki saluran irigasi," katanya di Kuala Kapuas, Sabtu.

Tujuannya agar produktivitas pertanian meningkat, sebab didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai sesuai kebutuhan di lapangan.

Menurutnya, adanya perbaikan atau peningkatan jalan maupun saluran irigasi, diharapkan dapat menekan biaya produksi hingga biaya angkutan nantinya.

"Untuk itu saya harapkan optimalisasi lahan yang ada ini bisa segera dilaksanakan, selambatnya pada awal Agustus 2020 mendatang," terangnya.

Peninjauan ia lakukan beserta jajaran, didampingi Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Sunarti dan lainnya.

Sejumlah lahan yang ditinjau, diantaranya di wilayah Kabupaten Pulang Pisau maupun Kapuas. Salah satunya adalah kawasan pertanian di Desa Anjir Serapat, Kecamatan Kapuas Timur.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri mengatakan, tinjauan yang dilakukan tersebut sebagai upaya mensukseskan pelaksanaan program ketahanan pangan 'food estate'.

"Sekaligus sinergi yang dibangun antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga pelaksanaan atau pengembangan food estate dilakukan berdasarkan koordinasi yang matang dari seluruh pemangku kebijakan," jelasnya.