Sampit (ANTARA) - Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah melanjutkan kunjungan di sektor kepelabuhanan dengan mengunjungi perusahaan PT Fushor Galangan Kapal yang berlokasi di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.
"Kalau dari sisi penerapan program K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) kami anggap sudah cukup baik. Papan peringatan serta pakaian karyawan sudah safety semua dan ada ahlinya juga,” kata anggota Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur Pardamean Gultom di Sampit, Kamis.
Kunjungan dipimpin Ketua Komisi IV, Dadang H Syamsu, diikuti anggota lainnya, Handoyo J Wibowo, Bima Santoso, Pardamean Gultom dan Nadie Enggon. Ini perusahaan ketiga yang dikunjungi Komisi IV dalam dua pekan terakhir.
Rombongan didampingi Direktur Operasional PT Fushor, Jhon meninjau langsung areal kerja perusahaan yang bergerak di bidang perbaikan tongkang dan tugboat. Kunjungan ini untuk memastikan kegiatan perusahaan itu sesuai dengan aturan dan regulasi dalam berinvestasi di daerah.
Pardamean Gultom mengapresiasi kebijakan perusahaan tersebut, khususnya dalam hal serapan tenaga kerja lokal dan kebijakan lainnya. Investasi yang ditanamkan dinilai cukup berdampak baik untuk perekonomian di daerah.
Meski begitu, Gultom mengakui sejumlah kekurangan yang masih terjadi hendaknya dibenahi untuk lebih baik. Masukan dari DPRD diharapkan dilaksanakan sehingga perusahaan bisa lebih optimal.
“Kita semua pada dasarnya ingin investor di Kotim ini nyaman dan aman dalam berusaha, asalkan selama investasi itu sesuai dengan tata cara dalam berinvestasi,” kata Gultom.
Ketua Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur Dadang H Syamsu mengatakan, pihaknya akan mengundang PT Fushor nantinya ke dalam forum resmi pemerintah daerah. Semua pihak perlu duduk bersama dalam rangka menjaring aspirasi terkait dengan pembahasan rancangan peraturan daerah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kotawaringin Timur.
“Nanti akan kami undang dari pihak dunia usaha karena ini penting, supaya apa yang dihasilkan dalam pembahasan nantinya tidak membuat dunia usaha yang ada ini merasa diabaikan,” kata Dadang.
Baca juga: ASN Kotim diajak tetap bersemangat menjalankan tugas di tengah keterbatasan
Menurut Dadang, RDTR yang diajukan ke DPRD berdasarkan arahan dari pemerintah pusat. Namun bukan berarti itu harga mati karena masih ada ruang untuk dilakukan pembahasan dengan memperhatikan kondisi di lapangan dan masukan berbagai pihak.
"RDTR ini nantinya akan lebih banyak berbicara mengenai kawasan dunia usaha, sektor jasa, permukiman dan lain sebagainya," ujar Dadang.
Sementara itu, Direktur Operasional PT Fushor, Jhon mengatakan, pihaknya sangat taat dan patuh kepada berbagai ketentuan dalam operasional perusahaan mereka. Dia juga meyakinkan bahwa operasional perusahaan mereka selama ini turut membantu perekonomian daerah.
“Kami selalu berupaya untuk patuh dan taat kepada aturan. Kami laksanakan kewajiban, juga dalam berbagai hal,“ demikian Jhon.
Baca juga: Bocah tiga tahun di Kotim jadi korban sodomi tetangganya
Baca juga: Peserta SKB CPNS Kotim jalani isolasi sebelum mengikuti tes
