Jalan dan jembatan penghubung Kotim-Seruyan perlu ditangani segera
Palangka Raya (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah Maruadi menyarankan kepada pemerintah provinsi, agar segera menangani jalan dan jembatan yang menghubungkan Kabuten Kotawaringin Timur dengan Kabupaten Seruyan.
Saran tersebut berdasarkan hasil kunjungan kerja Komisi IV beberapa waktu lalu yang melihat kondisi jalan dan jembatan rawan rusak parah jika tidak ditangani segera, kata Maruadi di Palangka Raya, kemarin.
"Jalan dan jembatan penghubung dua kabupaten itu memang belum rusak. Tapi tanah di pinggirannya mengalami abrasi atau penggerusan akibat terkikis aliran air," tambahnya.
Pihaknya menyarankan Pemprov melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memperbaiki gorong-gorong di pinggiran jalan dan jembatan penghubung Kabupaten Kotim-Seruyan tersebut.
Wakil rakyat Kalteng dari Daerah Pemilihan V meliputi Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas itu mengatakan, kondisi gorong-gorong di pinggiran jalan tersebut sudah rusak parah. Hal itu juga membuat tingkat abrasi tanah semakin rawan terjadi.
"Kalau ini dibiarkan maka bisa-bisa akan merobohkan jembatan itu. Padahal keberadaan jembatan itu sangat penting dalam menghubungkan Kota Sampit dengan Kuala Pembuang," kata Maruadi.
Baca juga: Masyarakat di Kapuas keluhkan minimnya jaringan listrik dan telekomunikasi
Politisi dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) ini mengaku, kondisi jalan di lingkar luar Sampit (Kotim) yang menuju langsung ke Seruyan, sebagian rusak cukup parah namun masih bisa dilalui. Hanya saja jika penanganannya terlambat maka akan berimbas pada sektor-sektor lainnya.
Dia mengatakan hasil pertemuan dengan Pemkab Kotim, Pemprov Kalteng diharapkan melakukan perbaikan jalan tersebut. Harapan tersebut sebenarnya sudah ditindaklanjuti DPRD dan Pemprov Kalteng dengan menyediakan anggaran untuk melakukan perbaikan di tahun ini.
"Hanya, adanya pandemi COVID-19 ini, membuat anggaran yang sudah di sediakan itu, dialihkan untuk penanganan COVID-19. Kami akan kembali membahas dan meminta pemprov agar menyediakan anggaran untuk perbaikannya di tahun 2021," demikian Maruadi.
Baca juga: Legilastor Kalteng berharap perbankan buka layanan hingga kecamatan
Baca juga: Legislator Kalteng ingatkan penyalahgunaan obat-obatan harus Dicegah
Baca juga: Perbatasan kembali bermasalah, DPRD Kalteng dan Kalsel lakukan pertemuan
Baca juga: Gali informasi kesiapan 'food estate', DPRD Kalteng kunjungi Kapuas
Baca juga: Minta ditambah, DPRD tegaskan anggaran Pilkada Kalteng lebih dari cukup
Saran tersebut berdasarkan hasil kunjungan kerja Komisi IV beberapa waktu lalu yang melihat kondisi jalan dan jembatan rawan rusak parah jika tidak ditangani segera, kata Maruadi di Palangka Raya, kemarin.
"Jalan dan jembatan penghubung dua kabupaten itu memang belum rusak. Tapi tanah di pinggirannya mengalami abrasi atau penggerusan akibat terkikis aliran air," tambahnya.
Pihaknya menyarankan Pemprov melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memperbaiki gorong-gorong di pinggiran jalan dan jembatan penghubung Kabupaten Kotim-Seruyan tersebut.
Wakil rakyat Kalteng dari Daerah Pemilihan V meliputi Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas itu mengatakan, kondisi gorong-gorong di pinggiran jalan tersebut sudah rusak parah. Hal itu juga membuat tingkat abrasi tanah semakin rawan terjadi.
"Kalau ini dibiarkan maka bisa-bisa akan merobohkan jembatan itu. Padahal keberadaan jembatan itu sangat penting dalam menghubungkan Kota Sampit dengan Kuala Pembuang," kata Maruadi.
Baca juga: Masyarakat di Kapuas keluhkan minimnya jaringan listrik dan telekomunikasi
Politisi dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) ini mengaku, kondisi jalan di lingkar luar Sampit (Kotim) yang menuju langsung ke Seruyan, sebagian rusak cukup parah namun masih bisa dilalui. Hanya saja jika penanganannya terlambat maka akan berimbas pada sektor-sektor lainnya.
Dia mengatakan hasil pertemuan dengan Pemkab Kotim, Pemprov Kalteng diharapkan melakukan perbaikan jalan tersebut. Harapan tersebut sebenarnya sudah ditindaklanjuti DPRD dan Pemprov Kalteng dengan menyediakan anggaran untuk melakukan perbaikan di tahun ini.
"Hanya, adanya pandemi COVID-19 ini, membuat anggaran yang sudah di sediakan itu, dialihkan untuk penanganan COVID-19. Kami akan kembali membahas dan meminta pemprov agar menyediakan anggaran untuk perbaikannya di tahun 2021," demikian Maruadi.
Baca juga: Legilastor Kalteng berharap perbankan buka layanan hingga kecamatan
Baca juga: Legislator Kalteng ingatkan penyalahgunaan obat-obatan harus Dicegah
Baca juga: Perbatasan kembali bermasalah, DPRD Kalteng dan Kalsel lakukan pertemuan
Baca juga: Gali informasi kesiapan 'food estate', DPRD Kalteng kunjungi Kapuas
Baca juga: Minta ditambah, DPRD tegaskan anggaran Pilkada Kalteng lebih dari cukup