Ini alasan PDIP usung cucu Ma'ruf Amin di Pilkada Karawang

id pdip,hasto kristiyanto,cucu maruf amin,pilkada karawang,ahmad adly fairuz

Ini alasan PDIP usung cucu Ma'ruf Amin di Pilkada Karawang

Tangkapan layar Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat jumpa pers usai pengumuman calon kepala daerah PDIP gelombang IV, di Jakarta, Jumat (28/8/2020). (ANTARA/Syaiful Hakim)

Jakarta (ANTARA) - DPP PDI Perjuangan memutuskan untuk mengusung cucu Wapres KH Ma'ruf Amin yang juga pemain sinetron Ahmad Adly Fairuz sebagai calon wakil bupati Karawang bersama Yessy Karya Lianti sebagai calon bupati di Pilkada Karawang pada Desember 2020.

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Jakarta, Jumat, menyebutkan bahwa partainya tak melihat yang bersangkutan sebagai cucu siapa, tetapi justru sosok dan prestasinya di mata publik.

"Kami lihat dia (Adly, red) sosok muda yang dikatakan, bukan karena dia anak atau cucu siapa, kemudian kehilangan haknya untuk dicalonkan, tapi yang penting adalah komitmennya, kesediaannya untuk mengikuti proses," kata Hasto usai pengumuman calon kepala daerah PDIP gelombang IV, Jumat.


Ketika nama Adly ini dibahas di dalam rapat DPP, lanjut dia, ada yang menyampaikan bagaimana almarhum Presiden Habibie ternyata tertarik dengan sosok ini, yang pada saat itu menggemari sinetron Cinta Fitri.

"Ini buat kami merupakan rekam jejak yang baik. Dan kemudian ketika kami tanya bersama dengan calonnya yakni Dokter Yessy itu sebagai seorang dokter, dokter itukan juga dilatih untuk memahami suatu nilai-nilai kemanusiaan, suatu kerja mulia untuk mengobati orang sakit," kata Hasto.

Bagi PDIP, pasangan tersebut sangat klop dan siap dididik mengikuti sekolah partai. Dipastikan Hasto, sekolah calon kepala daerah yang untuk pilkada 2020 sudah dilaksanakan dua kali, akan tetap diberikan untuk calon yang bukan kader partai.

"Kami akan mengadakan sekolah partai bagi calon yang diusulkan partai lain dengan tetap menjaga identitasnya sebagai partai lain. Tetapi kami akan coba membahas berbagai hal yang fundamental terkait dengan pemerintahan untuk rakyat itu, pemerintah yang bersih bebas korupsi. Itu kesepakatan kita bersama, perintah Konstitusi, perintah undang-undang, tidak membedakan partai politiknya apa," jelas Hasto.