Sukamara (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah mendukung pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematik lengkap-partisipasi masyarakat (PTSL-PM) di wilayah setempat.
Terkait hal itu Wakil Bupati Sukamara, Ahmadi melaksanakan rapat koordinasi persiapan PTSL-PM bersama seluruh instansi terkait, Jumat, (11/9).
“Tanah mempunyai dimensi yang luas, oleh karena itu urusan tanah bersifat lintas sektoral,” ucapnya di Sukamara.
Menurutnya, tanah bersifat statis sedangkan manusia bersifat dinamis, maka baik dari kuantitas maupun kualitas masalah tanah dari tahun ke tahun terus meningkat.
Memerhatikan kondisi demikian pemerintah sejak 1960 hingga sekarang, terus berupaya mengatasi persoalan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat pemilik tanah.
Sebagai institusi atau lembaga yang diberi kewenangan oleh UU untuk mengatur dan mengelola tanah dalam konteks permukaan bumi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional terus berinovasi guna mempercepat proses pendaftaran tanah.
“Untuk merealisasikannya pemerintah sejak 2016 melalui Kementerian ATR BPN mencanangkan dan melaksanakan program percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia dan program tersebut dikenal dengan sebutan PTSL,” terang Ahmadi.
Namun, mengingat keuangan negara sangat terbatas, maka sejak 2018 PTSL dilaksanakan melalui dua skema yang pembiayaannya berasal dari APBN, CSR maupun pinjaman hibah luar negeri (PHLN) dengan metode PTSL-ASN (aparatur sipil negara) dan PTSL-PM.
PTSL-PM melibatkan instansi terkait, swasta dan kelompok masyarakat. Maka agar semua pihak saling bersinergi dan bekerja sama, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi.
"Harapannya dapat berjalan baik sesuai target dan selesai tepat waktu sebagaimana yang ditentukan,” paparnya.
