Pembukaan sekolah di Kotim diharapkan tidak timbulkan kluster baru COVID-19

Sampit (ANTARA) - Keputusan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, membuka kembali sistem belajar tatap muka di sekolah untuk tingkat SMP mulai awal November nanti, diharapkan tidak menimbulkan kluster baru penularan COVID-19 karena saat ini dinilai masih berisiko.

"Ini harus benar-benar dipertimbangkan secara matang. Kalau tidak siap, dikhawatirkan malah bisa menjadi kluster baru, dari sekolah kemudian ke kluster keluarga juga," kata Sekretaris Lentera Kartini, Fifit Novita Handayani di Sampit, Senin.

Lembaga Swadaya Masyarakat Lentera Kartini yang merupakan kumpulan aktivis perempuan dan perlindungan anak ini langsung menanggapi rencana diaktifkannya kembali belajar di sekolah untuk tingkat SMP mulai awal November nanti.

Menurut Fifit, situasi pandemi COVID-19 saat ini masih berisiko tinggi bagi murid tingkat SMP. Secara pemikiran dan tindakan, murid SMP dinilai belum sebaik murid SMA.

Dari segi jumlah sekolahnya, SMP juga lebih banyak dibanding SMA sehingga jika sekolah dimulai maka akan berpengaruh besar terhadap aktivitas orang, termasuk potensi kerumunan jika pihak sekolah tidak mempersiapkan dengan matang.

Hal mendasar yang harus diperhatikan, kata Fifit, sanggupkah pihak sekolah bertindak tegas dalam penerapan protokol di sekolah, terutama dalam pengawasan penggunaan masker. Dikhawatirkan, siswa tidak akan betah memakai masker terus menerus saat di sekolah, sehingga ada potensi mereka abai dalam penggunaan masker dengan benar, misalnya masker melorot ke leher.

Jika pun memang ingin diberlakukan, pembelajaran sistem tatap muka disarankan dimulai dari tingkat SMA. Alasannya, siswa SMA lebih paham tentang bahaya COVID-19 sehingga sadar untuk menjalankan protokol kesehatan.

Fasilitas di sekolah-sekolah SMA sederajat dinilai juga lebih mudah dalam mempersiapkannya. Apalagi, jumlah sekolah tingkat SMA sederajat, tidak sebanyak tingkat SMP. Namun untuk melaksanakannya, tentu diperlukan koordinasi dengan pemerintah provinsi karena pendidikan tingkat SMA sederajat merupakan kewenangan pemerintah provinsi.

"Bisa dimulai dari tingkat SMA dulu dan harus atas izin orangtua siswa. Protokol kesehatan harus diterapkan secara ketat. Kapasitas kelas juga separuhnya saja. Mungkin dengan mengatur pembagian hari dari kelas 10, 11 dan kelas 12. Diuji coba dulu selama dua bulan, baru kemudian dievaluasi," kata Fifit.

Jika pembelajaran sistem tatap muka memang terpaksa dijalankan, kata Fifit, harus ada sistem pembelajaran baru dengan jadwal bergantian karena dalam satu kelas rata-rata jumlah siswanya penuh di ruangan sehingga rawan jika tidak ada pengaturan jarak atau "social distancing". 

"Tapi sebenarnya lebih rentan saat mereka di luar ruangan saat jam istirahat karena pastinya akan membentuk kelompok-kelompok. Pihak sekolah harus benar-benar sanggup menyediakan sarana prasarana sesuai protokol kesehatan pencegahan COVID-19," demikian Fifit.

Kekhawatiran serupa juga diungkapkan Via, salah seorang orangtua murid. Dia ragu pihak sekolah bisa mengawasi anak-anak menjalankan protokol kesehatan saat berada di sekolah.

"Ini soal keselamatan anak-anak kita. Jangan sampai seolah ini bahan uji coba. Pemerintah membuat kebijakan, berarti harus berani menjamin anak-anak kami tidak sampai tertular COVID-19, khususnya saat berada di sekolah," kata Via.

Baca juga: PGRI Kalteng serukan guru tingkatkan sosialisasi protokol kesehatan

Pendapat berbeda diungkapkan Murni. Dia mengaku setuju sekolah kembali dibuka, namun dia berharap pihak sekolah benar-benar menjalankan protokol kesehatan secara ketat.

"Selama ini waktu cukup tersita untuk membantu anak belajar secara daring, padahal kita harus bekerja juga. Selain itu, saya lihat anak-anak juga mulai bosan sehingga saya pikir sistem ini perlu dievaluasi. Tapi saya sepakat bahwa protokol kesehatan wajib dijalankan untuk melindungi anak-anak kita dari penularan COVID-19," katanya.

Sebelumnya, Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi menyatakan bahwa sekolah kembali dibuka untuk pembelajaran tatap muka bagi tingkat SMP mulai 2 November nanti. Dalam satu minggu ini, pihak sekolah harus mempersiapkan semua fasilitas untuk menunjang penerapan protokol kesehatan secara ketat.

"Saya tahu keputusan ini akan menuai pro dan kontra, tapi saya yakinkan bahwa ini sudah melalui pembahasan secara matang dalam rapat Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Satgas Penanganan COVID-19 dan lainnya," kata Supian.

Supian Hadi beralasan, selain menindaklanjuti aspirasi masyarakat, keputusan ini juga sudah melalui pembahasan panjang dengan mendengarkan masukan banyak pihak. Untuk mencegah penularan COVID-19, dia menginstruksikan pihak sekolah menerapkan dan mengawasi secara ketat protokol.

Kebijakan ini akan terus dievaluasi. Jika dianggap berjalan baik, selanjutnya pembelajaran tatap muka akan dibuka untuk murid kelas III sampai VI SD. Namun jika ternyata situasinya berisiko, maka sekolah akan kembali ditutup.
 
Baca juga: Sekolah di Kotim dibuka awal November, wajib jalankan protokol kesehatan

Baca juga: Laboratorium PCR RSUD Murjani Sampit mulai digunakan