Fraksi Gabungan di DPRD Kalteng minta tata batas segera diselesaikan

Palangka Raya (ANTARA) - Fraksi Gabungan DPRD Kalimantan Tengah yang terdiri dari Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sosial (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Perindo dan Hanura, meminta agar sejumlah tata batas antar provinsi maupun kabupaten/kota, segera diselesaikan.

Permintaan tersebut karena melihat permasalahan tata batas antar provinsi maupun kabupaten/kota semakin mengkhawatirkan dan rawan menimbulkan masalah, kata Ketua Fraksi Gabungan P4H DPRD Kalteng Tomy Irawan Diran di Palangka Raya, kemarin.

"Bukan hanya antar provinsi dan kabupaten, tapi juga tata batas antar kecamatan hingga desa. Jadi, memang harus segera diselesaikan apabila tidak ingin hal-hal yang tak diinginkan terjadi," tambahnya.

Selain penyelesaian tata batas, Fraksi Gabungan P4H DPRD Kaltteng itu juga mengharapkan optimalisasi pembangunan jalan-jalan yang menghubungkan antar kabupaten di seluruh provinsi berjuluk Bumi Tambun Bungai-Bumi Pancasila itu.

Anggota Komisi IV yang salah satu tugas dan fungsinya di bidang infrastruktur itu mengatakan, jalan penghubung antara kabupaten juga menjadi salah satu pendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, seiring kelancaran arus perekonomian baik transportasi barang maupun jasa.

"Kami mengharapkan agar pada pelaksanaan kegiatan pembangunan Infrastruktur baik jalan, jembatan dan pembangunan lainnya, menggunakan anggaran daerah agar  berkesinambungan dana yang di gunakan dengan hasil ingin dicapai," kata dia.

Baca juga: Legislator Kalteng minta infrastruktur di Sukamara diperhatikan

Dia mengatakan Fraksi Gabungan juga mendorong peningkatan program pendidikan dan kesehatan di seluruh Kalteng. Sebab, sektor pendidikan dan kesehatan saat ini masih perlu mendapat perhatian lebih, termasuk adanya rencana strategis pendidikan yang mampu menyelesaikan permasalahan pendidikan di Kalteng secara terukur dan rutin dievaluasi.

Sementara di bidang kesehatan, Fraksi Gabungan mengharapkan agar dilengkapi sarana dan prasarana kesehatan di daerah terutama di daerah terpencil, baik sumberdaya manusia dan puskesmas sehingga derajat kesehatan masyarakat terus dapat ditingkatkan menuju tercapainya Kalteng Berkah.

"Kami dari fraksi gabungan menekankan agar APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun Anggaran 2021, lebih memperhatikan pada program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, terutama pemberdayaan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan perekonomian," demikian Tomy.

Baca juga: Saksi paslon dianjurkan rapid test, biaya jika bisa dari KPUD

Baca juga: DPRD Kalteng sarankan program replanting sawit ditinjau ulang