Teras Narang : Peta infrastruktur terkoneksi antar desa perlu dibuat

Pangkalan Bun, Kobar (ANTARA) - Anggota DPD RI Agustin Teras Narang menyarankan aparatur pemerintah di tingkat kecamatan bersama aparatur desa, perlu melakukan pemetaan sekaligus membuat peta infrastruktur yang mengkoneksikan atau menghubungkan antar desa maupun sentra pertanian dan perkebunan.

Hasil dari pemetaan tersebut nantinya membuat pembangunan di pedesaan menjadi semakin terarah dan memiliki dampak besar terhadap perekonomian, kata Teras Narang saat melakukan reses secara daring di Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Selasa.

"Peta infrastruktur terkoneksi itu juga nantinya memudahkan antar desa menjalin kerjasama dalam melakukan pembangunan yang berasal dari dana desa," tambahnya.

Saran yang disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2015 itu, sebagai upaya menindaklanjuti berbagai kendala sekaligus aspirasi dari sejumlah aparatur desa di Kecamatan Pangkalan Lada dalam mempercepat kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Teras Narang mengatakan para kades menyampaikan bahwa tantangan yang dihadapi pihaknya hingga saat ini berkaitan dengan status wilayah dan lahan masih berada di kawasan hutan, keterbatasan anggaran dalam mengembangkan infrastruktur ke sentra-sentra pertanian dan jalan penghubung desa, fasilitas pendidikan, jaringan listrik dan internet, pemekaran desa, hingga pemanfaatan hutan desa.

"Tentunya berbagai tantangan dan kendala itu akan saya sampaikan nantinya kepada pihak-pihak terkait. Tapi, alangkah baiknya, antar aparatur desa terdekat juga bisa saling berkoordinasi dan bekerjasama memajukan pembangunan dengan mengoptimalkan penggunaan dana desa," ucapnya.

Baca juga: Kecamatan tak perlu malu ungkap masalah di desa, kata Teras Narang

Meski begitu, senator asal Kalimantan Tengah itu mengapresiasi apa yang telah dilakukan aparatur kecamatan dan desa di Kecamatan Pangkalan Lada. Sebab, di kecamatan tersebut telah ada BUMDesMa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama  hasil kolaborasi antar desa, dan PNPM yang dengan gotong royong lewat BKAD (Badan Koordinasi Antar Desa), bisa memiliki modal Rp 4 M untuk dikucurkan ke UMKM di wilayah sesuai ketentuan berlaku.

Selain itu, adapula potensi dan keistimewaan di wilayah ini termasuk integrasi Sapi dan Sawit yang berhasil serta ditopang oleh Sentra Peternakan Rakyat (SPR) yang saat ini sedang dalam proses penilaian. Wilayah ini belakangan bertumbuh oleh hadirnya perkebunan sawit swasta maupun masyarakat sendiri.

"Dengan integrasi ke peternakan sapi, wilayah ini dapat menopang kebutuhan di Kalteng bahkan Kalsel. Apresiasi terhadap giat ekonomi masyarakat yang didukung oleh pemerintah," demikian Teras Narang.

Baca juga: Teras: Lumbung pangan berkelanjutan kunci kedaulatan pangan

Baca juga: Teras apresiasi gerak cepat pemda di Kalteng cek kondisi food estate

Baca juga: Evaluasi UU Desa, Teras serap aspirasi berbagai elemen di Kalteng