Sampit (ANTARA) - Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, Hj Darmawati menyayangkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Habaring Hurung yang dibentuk pada 2019 lalu, belum mampu berkontribusi sesuai harapan.
"Kami meminta pemerintah kabupaten melakukan evaluasi terhadap BUMD. Apa kendala yang dihadapi? Apa karena masalah sumber daya manusianya atau ada kendala lain," kata Darmawati di Sampit, Selasa.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah mendirikan BUMD yang diberi nama Habaring Hurung. Saat pelantikan pada 1 Agustus 2019 lalu, jabatan Direktur Utama dipercayakan H Sidi Ihsan Nur, sedangkan jabatan Komisaris diduduki Halikinnor yang saat itu masih menjabat Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur.
Hampir dua tahun berjalan, belum ada gebrakan dibuat oleh BUMD Habaring Hurung. Padahal BUMD ini dibentuk dengan harapan bisa berkontribusi dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah.
Darmawati mengaku belum mengetahui penyebab BUMD Habaring Hurung belum juga berjalan sesuai harapan. Selama ini pemerintah kabupaten juga belum ada memberi penjelasan kepada DPRD terkait seperti apa rencana pengembangan BUMD tersebut.
BUMD dibentuk dengan harapan agar daerah juga bisa mengoptimalkan potensi-potensi yang bisa menghasilkan pemasukan bagi daerah, seperti di bidang perkebunan, pertanian, kepelabuhanan dan lainnya.
Jika digarap oleh BUMD maka daerah akan mendapat pemasukan berupa pendapatan asli daerah atau PAD. Selain itu, pengawasannya juga akan mudah sehingga misi pelayanan yang diemban pemerintah daerah juga bisa dijalankan melalui BUMD.
Politisi Partai Golkar ini menilai, dengan posisi Halikinnor yang kini menjabat sebagai bupati, seharusnya bisa lebih leluasa mendorong pengembangan BUMD Habaring Hurung sesuai konsep dan rencana BUMD itu dibentuk.
Jika ada keseriusan, kata Darmawati, BUMD bisa berjalan sesuai harapan. Kendala yang dihadapi bisa dicarikan solusinya bersama-sama. Berbeda halnya jika memang direksi BUMD merasa tidak sanggup mengemban amanah tersebut, maka akan sulit berkembang.
Baca juga: Masyarakat Kotim diimbau waspadai uang palsu
"Makanya saya sarankan dievaluasi. Lihat apa yang menjadi permasalahannya. Di mana kelemahannya. Jangan dibiarkan BUMD dibentuk tapi tidak jalan. Memang perlu keseriusan dan semangat tinggi untuk mengurus BUMD agar bisa maju," ujar Darmawati.
Darmawati menceritakan, belum lama ini Komisi II bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kotawaringin Timur melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan terkait pengelolaan pasar.
Pengelolaan pasar di daerah itu dipercayakan Perusahaan Umum Daerah Pasar Bauntung Batuah dengan suntikan modal awal Rp5 miliar. Kini perusahaan tersebut mampu berkontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banjar.
Perusahaan daerah tersebut diberi kewenangan mengelola berbagai urusan di pasar, termasuk parkir dan limbah. Perusahaan daerah itu juga mengelola tempat kuliner tidak jauh dari pasar sehingga pengunjung tidak perlu kebingungan jika ingin mencari makan.
Ini merupakan salah satu terobosan yang juga bisa ditiru dengan mengoptimalkan BUMD. Darmawati menilai masih banyak peluang usaha lainnya yang bisa digarap oleh BUMD. Untuk itulah dia menyarankan segera dilakukan evaluasi dan optimalisasi BUMD secara serius.
Baca juga: Dua orang lagi penderita COVID-19 di Kotim meninggal dunia
Baca juga: Bupati Kotim arahkan Dishub dan KSOP bahas solusi angkutan Pelabuhan Sampit
Baca juga: Dua sekawan asal Kalbar ditangkap di Sampit bawa 50 gram sabu-sabu
