RTLH di Kalteng capai 309 ribu lebih

id Disperkimtan kalteng, leonard s ampung, rtlh, rumah tak layak huni, rlh, rumah layak huni, bsps, bantuan stimulan perumahan swadaya, kumuh, kalteng, k

RTLH di Kalteng capai 309 ribu lebih

Kadisperkimtan Kalteng Leonard S Ampung. (ANTARA/Muhammad Arif Hidayat)

Dalam hal ini pemerintah daerah pun juga terus berupaya melakukan hal yang sama, hanya saja dibatasi oleh sejumlah ketentuan terkait kewenangannya
Palangka Raya (ANTARA) - Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan, saat ini jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah setempat mencapai hingga 309 ribu unit lebih.

"Dari data kami, RTLH sudah meningkat pada tahun 2021 ini yakni mencapai sekitar 309 ribu unit lebih," kata Kepala Disperkimtan Kalteng Leonard S Ampung saat dihubungi dari Palangka Raya, Senin.

Leo menjelaskan, saat ini cara penilaian RTLH bukan menggunakan Millenium Development Goals (MDGs) lagi, namun kini menggunakan Sustainable Development Gaols (SDGs).

Untuk itu upaya pengentasan RTLH di Kalteng terus pihaknya lakukan melalui sejumlah program pembangunan baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Berdasarkan informasi yang pihaknya terima, pada 2021 ini Kalteng mendapatkan alokasi dari pemerintah pusat sekitar 1.600 unit melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya untuk mengentaskan jumlah RTLH dan menjadikannya Rumah Layak Huni (RLH).

Dalam hal ini pemerintah daerah pun juga terus berupaya melakukan hal yang sama, hanya saja dibatasi oleh sejumlah ketentuan terkait kewenangannya.

Seperti halnya pemprov, bisa melaksanakan program pembangunan apabila suatu daerah terjadi bencana, hingga relokasi akibat adanya kegiatan pembangunan pemda.

"Pengentasan RTLH ini menjadi salah satu pekerjaan rumah kita terlebih di masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini," jelasnya.

Untuk itu diharapkan perekonomian daerah maupun masyarakat bisa kembali membaik dan pulih, agar percepatan pengentasan RTLH tersebut bisa dilakukan secara optimal.

Menurutnya pengentasan RTLH tidak boleh hanya berharap dari upaya yang dilakukan pemerintah saja, namun memerlukan dukungan dan keterlibatan semua pihak, termasuk swasta.

Sementara itu tingkat pertumbuhan bisnis perumahan di masa pandemi COVID-19 juga terdampak. Diakui melalui perumahan-perumahan ini upaya pengentasan RTLH terbantu, meskipun belum optimal dikarenakan pandemi.

"Berjalan, berjalan saja namun tidak terlalu bergerak cepat. Oleh karenanya kita berharap ekonomi bisa membaik," terang Leo.

Pewarta :
Uploader : Admin 4
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar