DPRD Kotim perjuangkan jaringan telekomunikasi di wilayah utara

id DPRD Kotim perjuangkan jaringan telekomunikasi di wilayah utara, Kalteng, DPRD Kotim, Hairis Salamad, Sampit, Kotim, Kotawaringin Timur

DPRD Kotim perjuangkan jaringan telekomunikasi di wilayah utara

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, H Hairis Salamad. ANTARA/Norjani

Sampit (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah terus memperjuangkan jaringan telekomunikasi untuk menjangkau kawasan pelosok, khususnya di wilayah utara yang saat ini aksesnya masih rendah.

"Kini jaringan telekomunikasi merupakan bagian kebutuhan penting untuk kegiatan ekonomi, pendidikan dan bidang-bidang lainnya. Ketersediaan jaringan telekomunikasi akan berdampak positif terhadap kemajuan daerah dan masyarakat," kata Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur, H Hairis Salamad di Sampit, Kamis.

Wilayah utara meliputi enam kecamatan yaitu Parenggean, Antang Kalang, Telaga Antang, Mentaya Hulu, Tualan Hulu dan Bukit Santuai. Wilayah ini kaya sumber daya alam namun infrastrukturnya masih terbatas, bahkan masih banyak desa yang harus dijangkau melalui jalur sungai.

Tidak terkecuali dalam hal jaringan telekomunikasi, kondisinya juga masih sangat terbatas. Masih banyak desa yang membutuhkan jaringan telekomunikasi untuk mendukung aktivitas dan kemajuan desa mereka.

Hairis tahu betul kondisinya karena dia merupakan salah satu legislator yang mewakili daerah pemilihan wilayah utara. Dia juga mendapat banyak masukan dan aspirasi dari masyarakat yang meminta diperjuangkan jaringan telekomunikasi.

Politisi Partai Amanat Nasional ini mengakui, kini hampir semua bidang rutinitas masyarakat dan membutuhkan jaringan telekomunikasi. Untuk itulah pihaknya terus memperjuangkan pembangunan jaringan telekomunikasi hingga ke kawasan pelosok atau pedalaman.

Beberapa hari lalu Hairis bersama legislator lainnya yang sama-sama berasal dari wilayah utara, bertemu pimpinan salah satu operator telekomunikasi. Mereka membahas usulan masyarakat di wilayah utara agar jaringan telekomunikasi masuk ke desa-desa mereka.

Hairis bersyukur karena perusahaan operator telekomunikasi tersebut merespons dengan baik. Dia berharap keinginan memperluas jaringan telekomunikasi hingga ke pelosok desa bisa terwujud.

Baca juga: Ini alasan Raperda RDTR Kotim ditarik

DPRD siap mengawal agar rencana itu bisa terealisasi sehingga diharapkan berdampak positif di berbagai bidang. Perlu dukungan semua pihak dengan memberi kemudahan bagi perusahaan operator telekomunikasi untuk melaksanakan pembangunannya.

Hairis menegaskan, pihaknya siap memperjuangkan pembangunan menara telekomunikasi di sejumlah kecamatan di wilayah utara karena masih banyak desa yang akses komunikasinya sangat terbatas.

Salah satu contohnya adalah di bidang pendidikan. Jika tidak ada jaringan internet, maka belajar mengajar akan sulit dilakukan, sehingga pembelajaran melalui daring kepada peserta didik juga menjadi terkendala.

Menurutnya, keterbatasan akses jaringan telekomunikasi di kecamatan dan desa, khususnya di dapil V, juga membuat masyarakat tidak maju dan selalu terlambat mengetahui perkembangan informasi.

"Setiap kali kami reses dan musrenbang di desa maupun kecamatan pelosok, salah satu harapan masyarakat adalah sarana telekomunikasi. Masyarakat berharap kesenjangan informasi dan komunikasi ini bisa segera diatasi,” demikian Hairis Salamad.

Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kotawaringin Timur, Multazam menyebutkan, hasil pendataan dengan titik kontrol di kantor atau balai desa, saat ini masih ada 65 desa belum terjangkau sinyal telepon. Ada pula desa yang sudah terjangkau sinyal namun masih lemah sehingga perlu ditingkatkan.

Tahun ini Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo akan membangun empat menara "base transceiver station" atau BTS untuk memperkuat sinyal telepon seluler di Kotawaringin Timur.

Baca juga: Legislator Kotim soroti sungai tersumbat rawan memicu banjir

"Kita tidak mengeluarkan biaya sepeserpun. Ini bagian dari kontribusi pemerintah pusat melalui kewenangannya yaitu telekomunikasi untuk membangun tower (menara) di daerah-daerah blank spot atau tanpa sinyal," katanya.

Multazam mengatakan, pembangunan tower atau menara BTS ini merupakan kerjasama Kemenkominfo dengan PT Hutchison 3 Indonesia (H3I) atau lebih dikenal dengan produknya yaitu kartu 3 atau three.

Kotawaringin Timur mendapat jatah untuk empat lokasi yang rencananya akan dibangun menara BTS atau pemancar sinyal, yakni Desa Jaya Kelapa Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, serta di Desa Luwuk Kowan, Tumbang Bajanei, dan Tumbang Mangkup Kecamatan Telaga Antang.

Direncanakan pekan kedua Oktober nanti empat menara pemancar sinyal itu sudah bisa digunakan. Pemerintah desa dan kecamatan diharapkan membantu perusahaan operator seluler untuk melaksanakan pembangunan menara tersebut.

Multazam menambahkan, solusi lain yang dapat ditawarkan untuk membuka akses internet di desa adalah pemasangan antena VSAT yang menggunakan kuota paket data. VSAT memerlukan anggaran instalasi awal sekitar Rp40 juta, termasuk instalasi perangkat listrik tenaga matahari.

Selanjutnya, setiap bulannya diperlukan kuota paket data rata-rata Rp1 juta untuk pemakaian normal tanpa akses film, youtube. Pemasangan VSAT dapat menggunakan anggaran desa masing-masing.

"Diskominfo Kotawaringin Timur sudah memasukkan ke dalam perencanaan pemasangan VSAT sebanyak 34 desa yang akan dibagi menjadi tiga tahun yaitu 2022 hingga 2024, namun sampai pembahasan terakhir dengan Bappelitbangda bersama 17 kecamatan masih belum dapat terpenuhi anggaran yang dibutuhkan," demikian Multazam.

Baca juga: DPRD Kotim tagih janji pemprov memperbaiki jalan lingkar selatan Sampit

Baca juga: Umat Buddha di Sampit ikuti ibadah Waisak secara virtual