DPRD Kotim tagih janji pemprov memperbaiki jalan lingkar selatan Sampit

Sampit (ANTARA) - Jalan Mohammad Hatta atau lingkar selatan Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur kembali rusak, sementara janji Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperbaiki ruas jalan itu malah dinilai tidak jelas.

"Awalnya disampaikan bahwa pemprov mengalokasikan anggaran Rp10 miliar untuk perbaikan, namun terakhir kami dapat informasi bahwa anggarannya tidak ada. Makanya kami pertanyakan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap ruas jalan ini," ujar Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Rudianur di Sampit, Kamis.

Ruas lingkar selatan merupakan jalan yang dikhususkan untuk angkutan berat dari Bundaran Balanga Jalan Sudirman menuju Bundaran KB Jalan HM Arsyad. Ruas jalan ini menjadi akses angkutan berat menuju Pelabuhan Bagendang atau sebaliknya.

Sebelumnya ruas jalan ini rusak sehingga angkutan berat beralih melintasi jalan dalam kota sehingga memicu kerusakan jalan. Perbaikan darurat hingga fungsional kemudian dilakukan oleh konsorsium perusahaan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang setempat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang saat menerima kunjungan Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur, menginformasikan bahwa sudah dialokasikan anggaran sebesar Rp 10 miliar untuk memperbaiki ruas jalan lingkar selatan. 

Sayangnya, janji itu belum juga terealisasi. Bahkan Rudianur mengaku mendapat informasi bahwa anggaran yang dijanjikan itu kini tidak ada lagi.

Kondisi ini sangat memprihatinkan karena saat ini ruas jalan tersebut kembali rusak. Jika intensitas hujan meningkat, Rudianur khawatir jalan tersebut akan putus.

Baca juga: Pemkab Kotim segera tangani abrasi selamatkan kubah di Pantai Ujung Pandaran

Rudianur bersama Sekretaris Komisi IV Nadie Enggon dan anggota Komisi IV Bima Santoso pun kembali meninjau kondisi ruas jalan lingkar selatan.

Jalan terlihat kembali rusak parah. Kubangan cukup dalam terdapat di sejumlah titik sehingga sangat mengganggu kendaraan seperti truk-truk besar saat melintas di lokasi tersebut.

Kondisi itu juga diperparah karena ada titik yang memang belum diperbaiki oleh konsorsium. Kabarnya, hal itu lantaran ada perusahaan besar swasta yang belum merealisasikan bantuan yang dijanjikan padahal mereka sudah menandatangani nota kesepakatan dengan pemerintah kabupaten.

"Terkait ini kami meminta kepada pemerintah kabupaten, khususnya Dinas Perhubungan sebagai koordinator untuk terbuka. Umumkan perusahaan mana saja yang sudah merealisasikan komitmennya dan mana yang belum," tegas Rudianur.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur Nadie Enggon membenarkan bahwa sebelumnya pemerintah provinsi menjanjikan akan mengucurkan anggaran Rp10 miliar untuk memperbaiki ruas jalan lingkar selatan.

Baca juga: Umat Buddha di Sampit ikuti ibadah Waisak secara virtual

"Kami di Komisi IV akan memperhatikan masalah ini. Kami akan koordinasikan dengan instansi terkait, termasuk masalah kepastian perbaikan jalan lingkar selatan ini," kata Nadie.

Anggota Komisi IV Bima Santoso berharap pemerintah provinsi menepati janji memperbaiki ruas jalan lingkar selatan karena sangat penting bagi aktivitas ekonomi masyarakat.

"Kalau jalan ini rusak parah dan tidak bisa dilewati, nanti jadi alasan truk-truk masuk melintasi jalan dalam kota dan akhirnya jalan dalam kota rusak lagi. Kami berharap pemerintah provinsi segera memperbaiki jalan ini," ujar Bima Santoso.

Juma'in salah seorang sopir truk yang melintas di jalan tersebut berharap pemerintah segera memperbaiki kerusakan jalan. Saat ini jalan kembali rusak, dikhawatirkan akan bertambah parah sehingga sangat mengganggu aktivitas masyarakat.

"Selama ini kami sudah mengikuti arahan pemerintah untuk melintasi jalan ini, jadi tolong jalannya diperbaiki. Sekarang ini jalannya kembali rusak. Ini sangat mengganggu," demikian Juma'in.

Baca juga: Masyarakat Kotim diimbau tidak abai meski penularan COVID-19 menurun