Percepat penyelesaian tata batas, DPRD Kalteng lakukan monitoring
Palangka Raya (ANTARA) - Pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah melaksanakan kunjungan kerja ke Desa Benangin, Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara, sebagai upaya mempercepat penyelesaian tata batas provinsi ini dengan Kalimantan Timur.
Kunjungan ke Desa itu untuk melakukan monitoring karena menjadi wilayah yang langsung berbatasan dengan Kaltim, kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng Muhajirin saat akan berangkat ke Desa Benangin di Palangka Raya, Rabu.
"Di Desa Benangin kami juga akan menggali sejumlah informasi dari pemerintah kabupaten serta berbagai pihak, termasuk masyarakat setempat," tambahnya.
Menurut politisi Partai Demokrat itu, penyelesaian tata batas sangat penting karena berkaitan dengan berbagai kegiatan pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat.
"Kami di Komisi 1 DPRD Kalteng yang salah satu tugasnya berkaitan dengan tata batas ini, sangat berkeinginan permasalahan tata batas di seluruh provinsi ini segera selesai," kata Muhajirin.
Baca juga: DPRD Kalteng minta pemprov proaktif ke Kemendagri terkait tata batas
Mantan Wakil Bupati Kapuas itu mendorong agar pemerintah provinsi dan kabupaten, utamanya pihak terkait dapat menuntaskan persoalan tata batas yang ada saat ini. Salah satu cara yang dapat dilakukan mengadakan pertemuan yang lebih intensif lagi antara dua provinsi dalam rangka percepatan penyelesaian tata batas.
"Penyelesaian itu juga perlu difasilitasi oleh pemerintah pusat yang berwenang menyelesaikan batas wilayah," kata Muhajirin.
Selain monitoring ke lokasi perbatasan, pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Kalteng juga meninjau layanan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Utara (Barut).
Rombongan Komisi I DPRD Kalimantan Tengah itu diikuti juga Sekretaris Komisi I Sirajul Rahman dan beberapa anggota yakni, Sugiyarto, Alexius Esliter dan beberapa anggota lainnya. Kegiatan juga didampingi sejumlah staf komisi dan staf ahli komisi I DPRD Kalteng.
Baca juga: Lakukan upaya nyata antisipasi 'ledakan' kasus COVID-19 di Kalteng
Baca juga: Pemprov diminta memprioritaskan pendidikan dan kesehatan di tahun 2021
Kunjungan ke Desa itu untuk melakukan monitoring karena menjadi wilayah yang langsung berbatasan dengan Kaltim, kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng Muhajirin saat akan berangkat ke Desa Benangin di Palangka Raya, Rabu.
"Di Desa Benangin kami juga akan menggali sejumlah informasi dari pemerintah kabupaten serta berbagai pihak, termasuk masyarakat setempat," tambahnya.
Menurut politisi Partai Demokrat itu, penyelesaian tata batas sangat penting karena berkaitan dengan berbagai kegiatan pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat.
"Kami di Komisi 1 DPRD Kalteng yang salah satu tugasnya berkaitan dengan tata batas ini, sangat berkeinginan permasalahan tata batas di seluruh provinsi ini segera selesai," kata Muhajirin.
Baca juga: DPRD Kalteng minta pemprov proaktif ke Kemendagri terkait tata batas
Mantan Wakil Bupati Kapuas itu mendorong agar pemerintah provinsi dan kabupaten, utamanya pihak terkait dapat menuntaskan persoalan tata batas yang ada saat ini. Salah satu cara yang dapat dilakukan mengadakan pertemuan yang lebih intensif lagi antara dua provinsi dalam rangka percepatan penyelesaian tata batas.
"Penyelesaian itu juga perlu difasilitasi oleh pemerintah pusat yang berwenang menyelesaikan batas wilayah," kata Muhajirin.
Selain monitoring ke lokasi perbatasan, pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Kalteng juga meninjau layanan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Utara (Barut).
Rombongan Komisi I DPRD Kalimantan Tengah itu diikuti juga Sekretaris Komisi I Sirajul Rahman dan beberapa anggota yakni, Sugiyarto, Alexius Esliter dan beberapa anggota lainnya. Kegiatan juga didampingi sejumlah staf komisi dan staf ahli komisi I DPRD Kalteng.
Baca juga: Lakukan upaya nyata antisipasi 'ledakan' kasus COVID-19 di Kalteng
Baca juga: Pemprov diminta memprioritaskan pendidikan dan kesehatan di tahun 2021