Kuala Kurun (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah memberi perhatian khusus terhadap pengelolaan limbah air domestik, guna menjawab menjawab berbagai permasalahan lingkungan dan kesehatan.
Asisten I Setda Gumas Lurand saat membuka Focused Group Discussion (FGD) Pendampingan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kuala Kurun, Kamis mengatakan, perkembangan permukiman dan jumlah penduduk di kabupaten setempat cukup signifikan.
“Hal ini tentunya membutuhkan penanganan yang tepat dari pemerintah daerah, terutama terkait dengan air limbah domestik. Semakin bertambah jumlah penduduk tentunya limbah juga akan meningkat dan semakin banyak,” ucapnya.
Limbah merupakan sumber penyakit dan bisa berimbas pada pencemaran lingkungan yang merusak ekosistem, jika tidak dikelola dengan baik. Dampak buruk limbah perlu diantisipasi, sehingga dibutuhkan regulasi yang mengatur.
Baca juga: Polres Gumas amankan seorang sarjana pendidikan diduga pengedar narkoba
Tentunya, ujar dia, perlu tata kelola sebagai pedoman dan dasar hukum dalam mengelola limbah, agar bermanfaat dan mempunyai nilai ekonomis pada masyarakat. Itu yang diharapkan pada pertemuan FGD kali ini.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa ke depan peraturan daerah juga akan mengatur hak, kewajiban, serta tanggung jawab individu maupun komunal, terkait pengelolaan air limbah domestik.
“Gumas mempunyai kontur tanah yang berbukit-bukit, sehingga diperlukan perencanaan yang benar-benar matang dalam menyusun Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik,” tutur Lurand.
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalteng Yanuar Seto Nugroho dalam sambutan tertulisnya yang dibaca oleh Penelaah Penyehatan Lingkungan Reslisari Rara mengatakan, pengelolaan air limbah domestik diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan lingkungan dan kesehatan.
Baca juga: DPRD Gumas sampaikan sejumlah saran kepada Distan
Dia menuturkan, kondisi eksisting di kabupaten bermoto Habangkalan Penyang Karuhei Tatau perlu diperhatikan, begitu juga dengan drainase yang harus dipisahkan dengan sistem air limbah domestik.
Pengelolaan air limbah domestik juga mengatur hal terkait pencemaran air sungai. Yang penting adalah harus dilakukan proteksi, agar pembuangan air limbah domestik tidak langsung dibuang ke sungai, lahan, dan pekarangan.
Sebab, sambung dia, pembuangan air limbah domestik langsung ke badan sungai, lahan atau pekarangan akan menyebabkan pencemaran lingkungan serta bisa menyebabkan terjadinya penurunan kesehatan bagi masyarakat.
Untuk itu, Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik sangat diperlukan, agar pemkab memiliki dasar hukum yang jelas dan lebih proaktif untuk mengatur, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan pengelolaan air limbah domestik.
“Selain itu, perda sangat diperlukan agar pemanfaatan sarana dan prasarana air limbah domestik di Gumas dapat terjamin, berdaya guna, dan berkelanjutan,” jelasnya.
Baca juga: Berikut syarat pemilih pada Pilkades Serentak di Gumas
Baca juga: Legislator Gumas ajak seluruh pihak implementasikan Pancasila
Baca juga: Legislator Gumas minta PPL kerja keras dampingi petani
Upaya Pemkab Gumas antisipasi dampak air limbah domestik
Asisten I Setda Gumas Lurand (tengah) didampingi Sekretaris DPU Gumas Helie Gaman (kanan) dan Penelaah Penyehatan Lingkungan pada BPPW Provinsi Kalteng Reslisari Rara (kiri) saat membuka FDG, di Kuala Kurun, Kamis (3/6/2021). (ANTARA/Chandra)
