Sampit (ANTARA) - Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, Riskon Fabiansyah menyarakan pemerintah kabupaten setempat meniru langkah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mengoptimalkan program "corporate social responsibility" atau CSR.
"Pemkab Kobar mampu membina hubungan yang baik dalam mengarahkan program CSR. Dampaknya, keberadaan CSR benar-benar sangat dirasakan manfaatnya karena realisasinya terarah dan disinergikan dengan program pemerintah daerah," kata Riskon di Sampit, Rabu.
Saat kunjungan Komisi III ke Kabupaten Kotawaringin Barat, pihaknya mendengar langsung paparan pemerintah daerah setempat terkait realisasi program CSR, diantaranya pada bidang pendidikan dan pariwisata.
Sekitar 30 perusahaan besar swasta di kabupaten tetangga itu berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan program CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan mereka. Dinas terkait pun rutin berkunjung ke perusahaan dalam rangka melakukan sinkronisasi dan menyamakan pandangan agar program CSR perusahaan sejalan dengan program pemerintah.
Saat kunjungan itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kotawaringin Barat Bambang Suherman bersama pejabat eksekutif setempat menjelaskan realisasi program CSR di daerah itu. Perusahaan besar yang berinvestasi di daerah itu selama ini sudah menyalurkan CSR membantu peningkatan mutu pendidikan dan pariwisata.
Bantuan yang diberikan seperti alat peraga edukasi, insentif tenaga pendidik dengan besaran Rp500.000 perbulan, renovasi dan penambahan ruang belajar siswa, pelatihan secara berkala untuk peningkatan kompetensi guru bagi tenaga pendidik yang ada di sekitar perusahaan. Bahkan di masa pandemi COVID-19 ini ada perusahaan yang menyalurkan CSR berupa Bantuan 50 unit laptop untuk tenaga pendidik.
Untuk bidang pariwisata, bantuan CSR diantaranya berupa lampu hias dan lampu pagar di Pangkalan Bun Park, bantuan sarana dan prasarana pelaku wisata susur sungai, jaket pelampung, pelatihan kerajinan tangan bagi masyarakat di sekitar destinasi wisata dan lainnya.
Semua kegiatan tersebut merupakan bentuk partisipasi perusahaan besar swasta yang berinvestasi di wilayah Kotawaringin Barat dalam ikut menyukseskan program-program pemerintah daerah yang tidak bisa ditangani melalui dana APBD.
Baca juga: Ratusan tandon air dibagikan kepada masyarakat pesisir Kotim mengantisipasi kemarau
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat juga telah mendorong agar penyaluran CSR tidak terpusat hanya di sekitar wilayah perusahaan. Terbukti melalui konsorsium CSR, telah terbangun jalan sepanjang 176 kilometer hasil dari bantuan CSR.
Perusahaan dilibatkan dalam perencanaan program-program pembangunan mulai di tingkat desa sampai kabupaten sehingga bisa berdiskusi terkait program-program apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu bisa di bersama, mana program yang mampu didanai oleh APBD dan mana yang dibantu pembiayaannya melalui program CSR.
Komitmen Pemkab kobar ini sesuai arahan Kepala daerahnya untuk meminta agar program CSR perusahaan besar swasta jangan sampai tidak terarah dan malah hanya menguntungkan oknum-oknum tertentu.
Program CSR diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak mampu didanai oleh APBD. Tujuan kegiatan ini agar masyarakat bisa merasakan manfaat keberadaan perusahaan sehingga perusahaan juga bisa nyaman berinvestasi dan turut serta membangun daerah tempat mereka berinvestasi
"Apa yang dilakukan Pemkab Kobar bukan tidak mungkin bisa kita adopsi untuk kita realisasikan di Kotim mengingat ada banyak perusahaan besar di sini, khususnya 58 perusahaan perkebunan kelapa sawit. Apalagi di Kotim sudah ada payung hukum yang mengatur tentang CSR yaitu Perda Nomot 21 tahun 2012," ujar Riskon.
Menurut politisi muda Partai Golkar, peran CSR sangat diharapkan, apalagi di tengah krisis anggaran akibat rasionalisasi atau "refocusing" anggaran untuk penanganan COVID-19.
Langkah memaksimalkan keterlibatan pihak ketiga bisa jadi alternatif solusi dengan memperhatikan faktor kepatutan dan kewajaran mengenai besaran CSR yang dikeluarkan oleh setiap perusahaan besar swasta.
Baca juga: Komisi III minta Pemkab Kotim bantu sekolah swasta
Diakuinya, salah satu kendala untuk merealisasikan ide ini adalah dari sisi penghitungan besaran keuntungan atau laba dari setiap perusahaan sebagai dasar menghitung besaran CSR.
Solusinya adalah pemerintah daerah bisa mengkomunikasikan dengan KPPN, Bea Cukai dan KSOP di wilayah setempat sebagai bahan acuan menghitung nilai pajak yang dibayarkan pihak perusahaan untuk mengirim hasil produksi perusahaan keluar wilayah Kotawaringin Timur.
Riskon menilai, langkah ini juga tergantung "political will" dari kepala daerah yang baru saat ini. Terobosan kepala daerah sangat menentukan konsep ini bisa berjalan di tengah minimnya pendapatan asli daerah atau PAD.
Melihat latar belakang Bupati Halikinnor yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta pernah menjabat Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan, Riskon yakin bupati sangat mampu mewujudkan harapan ini untuk mempercepat akselerasi pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur.
Ditegaskannya, tanggung jawab pembangunan bukan hanya ada di tangan pemerintah daerah, tetapi juga menuntut andil perusahaan besar swasta yang berinvestasi di wilayah ini.
Riskon menambahkan, tahun 2022 adalah tahun awal penyusunan program pembangunan yang murni dari pemerintahan yang baru yaitu Bupati Halikinnoor dan Wakil Bupati Irawati.
"Harapannya, ini menjadi titik tolak untuk mewujudkan visi beliau mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Timur yang mandiri, maju dan sejahtera bisa terealisasi dengan mengajak partisipasi pihak ketiga yang berinvestasi di daerah ini," demikian Riskon Fabiansyah.
Baca juga: DPRD Kotim dorong pemerintah desa sukseskan vaksinasi COVID-19
Legislator sarankan Pemkab Kotim tiru optimalisasi CSR Pemkab Kobar
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Riskon Fabiansyah. ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi
