Palangka Raya (ANTARA) - Bank Indonesia perwakilan Kalimantan Tengah tetap meyakini ekonomi di provinsi setempat akan mengalami perbaikan, sekalipun rilis Badan Pusat Statistik menyatakan pertumbuhan ekonomi di daerah ini pada triwulan I tahun 2021, alami kontraksi dibandingkan triwulan IV tahun 2020.
Keyakinan itu setelah melihat pemulihan ekonomi nasional yang saat ini masih berlangsung dan perbaikan ekonomi global pun terus berlanjut, kata Kepala BI Perwakilan Kalteng Rihando di Palangka Raya, Kamis.
"Terpenting itu, bagaimana semua pihak di Kalteng dapat bersinergi dalam menjalankan lima strategi respon kebijakan yang menjadi sufficient condition," tambahnya.
Adapun lima strategi respon itu yakni pembukaan sektor produktif dan aman, percepatan stimulus fiskal atau realisasi anggaran, peningkatan kredit dari sisi permintaan dan penawaran, stimulus moneter dan kebijakan makroprudensial, serta digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya UMKM.
Rihando mengatakan perlu juga dilakukan optimalisasi percepatan realisasi APBD, dalam rangka mendorong terciptanya multiplier effect bagi pembangunan daerah. Sebab, realisasi belanja yang segera, tepat waktu dan tepat sasaran, menjadi tulang punggung perekonomian daerah, sekaligus trigger bagi kegiatan pembangunan berkelanjutan.
"Pemerintah daerah perlu melakukan monitoring dan pengawasan yang ketat terhadap realisasi anggaran belanja dengan prioritas yang dapat memberikan multiplier effect baik bagi konsumsi pemerintah maupun konsumsi masyarakat," ucapnya.
Selain itu, hilirisasi komoditas unggulan ekspor dan optimalisasi komoditas lain yang berpotensi ekspor. Komoditas unggulan Kalimantan Tengah pada umumnya adalah bahan mentah yang tidak memerlukan proses pengolahan lebih lanjut.
Kepala BI Kalteng itu mengatakan hilirisasi komoditas dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi ekonomi, baik kedekatan pasar (konsumen), akses, geografis dan biaya.
"Hilirisasi bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi komoditas unggulan serta meningkatkan kemandirian lokal yang pada akhirnya dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung ekonomi daerah," kata Rihando.
Pemerintah daerah di Kalteng juga perlu melakukan digitalisasi Ekonomi dan Keuangan daerah. Sebab, pesatnya perkembangan teknologi perlu direspon melalui digitalisasi, sebagai upaya menunjang pertumbuhan ekonomi daerah yang kuat, inklusif dan berkelanjutan.
Baca juga: Sambut Idul Fitri, 56 titik penukaran uang disiapkan di Kalteng
Rihando mengatakan dari sisi pemerintah, pemanfaatan digitalisasi dapat dilakukan melalui pengembangan Eletronifikasi Transaksi Pemda (ETP) pada transaksi pendapatan dan belanja melalui kanal pembayaran yang tersedia.
Mengingat cakupan provinsi ini yang luas, implementasi elektronifikasi di daerah perlu diperkuat melalui koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), yang telah dibentuk melalui surat keputusan Gubernur Kalteng.
"Digitalisasi dari sisi pelaku usaha dan masyarakat utamanya, dapat berfokus pada sektor riil yang bersentuhan langsung pada peningkatan permintaan khususnya konsumsi masyarakat," demikian Rihanado.
Baca juga: Transaksi pembayaran non tunai di Kalteng terus alami peningkatan
Baca juga: BI perkirakan lapangan usaha pertanian di Kalteng kembali menguat
