Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengajak seluruh pejabat negara, anggota legislatif, dan kepala daerah menyisihkan 50 persen gajinya untuk membantu masyarakat terdampak pandemi COVID-19 guna menjalankan nilai-nilai Pancasila.
"Mari kita tunaikan nilai Pancasila dan Bendera Merah Putih pada masa pandemi ini. Kita harus realisasikan dalam bentuk rasa empati senasib sepenanggungan," kata Junimart dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, salah satu solusi yang solutif adalah dengan membantu masyarakat terkonfirmasi positif COVID-19 yang sedang isolasi mandiri (isoman) dan terdampak secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena kebijakan PPKM darurat.
Baca juga: Puan: Imbangi solidaritas rakyat dalam kebijakan PPKM darurat
Dia mengatakan wacana penyisihan 50 persen gaji tersebut sebaiknya dapat dilakukan selama dua bulan, mulai gaji bulan Juli hingga Agustus 2021.
"Untuk itu, para wakil rakyat, menteri, para dirjen, dan para kepala daerah mari kita menyisihkan dan mengambil 50 persen gaji kita selama 2 bulan terhitung sejak bulan Juli-Agustus 2021 untuk membantu masyarakat," ujarnya.
Junimart mengatakan secara teknis pelaksanaan menyisihkan 50 persen gaji tersebut dapat diatur dari kesekretariatan jenderal masing-masing, sedangkan para kepala daerah bisa mengatur secara teknis sendiri.
Baca juga: Junimart: Kepala daerah turun langsung pastikan pelaksanaan PPKM
Dia menegaskan bahwa sebagai anak bangsa, seharusnya jangan hanya menuntut tanggung jawab pemerintah untuk menghadapi dan mengatasi pandemi COVID-19.
"Ini tanggung jawab kita bersama, khususnya tanggung jawab para wakil rakyat dari tingkat pusat sampai daerah karena para wakil rakyat adalah personifikasi rakyat," katanya.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai saat ini terdapat dua masalah mendasar yang harus disentuh terkait pandemi COVID-19. Pertama, membantu mengatasi masyarakat yang kurang mampu dan saat ini wajib menjalani isoman.
Baca juga: Junimart: Pemerintah tindak tegas kepala daerah abaikan PPKM Darurat
Kedua, menurut dia, membantu masyarakat terdampak PPKM darurat yang daya tahan ekonominya semakin terbatas oleh pembatasan mobilitas.
Berita Terkait
Pagu alokasi anggaran LAN disetujui Rp308 miliar tahun 2024
Kamis, 14 September 2023 17:50 Wib
Anggaran BKN Rp783 miliar tahun 2024
Kamis, 14 September 2023 17:33 Wib
Mafia tanah tergolong kejahatan luar biasa
Senin, 26 Juni 2023 20:34 Wib
Anggaran BNPP 2023 disetujui sebesar Rp248,5 miliar
Kamis, 22 September 2022 14:39 Wib
Anggaran Kemendagri 2023 disetujui sebesar Rp2,98 triliun
Kamis, 22 September 2022 14:35 Wib
Anggaran KPU RI disetujui sebesar Rp15,9 triliun
Selasa, 20 September 2022 20:30 Wib
Anggaran Pemilu 2024 disepakati sebesar Rp76,6 triliun
Selasa, 7 Juni 2022 14:50 Wib
Usul KPU untuk masa kampanye 90 hari, DPR sampaikan cukup 75 hari
Selasa, 17 Mei 2022 23:07 Wib