Rapat kompilasi DPRD sepakati perubahan APBD 2021
Sampit (ANTARA) - Rapat kompilasi Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, dengan tim anggaran eksekutif setempat menyepakati komposisi perubahan APBD 2021.
"Kami berterima kasih kepada seluruh anggota Badan Anggaran dan tim anggaran eksekutif karena rapat ini bisa kita selesaikan dengan cepat. Mudah-mudahan proses selanjutnya juga berjalan lancar," kata Ketua DPRD Kotawaringin Timur Rinie saat memimpin rapat kompilasi, Senin.
Rapat kompilasi dihadiri Badan Anggaran dan ketua komisi. Sementara itu tim anggaran eksekutif dipimpin Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kotawaringin Timur Imam Subekti.
Ketua Komisi I Agus Seruyantara, Ketua Komisi II Darmawati, Ketua Komisi III Sanidin dan Ketua Komisi IV Muhammad Kurniawan Anwar secara bergantian menyampaikan hasil rapat mereka dengan mitra kerja masing-masing.
Dari sejumlah komisi umumnya menyampaikan usulan penambahan anggaran terkait gaji dan tunjangan PNS dan tenaga kontrak. Selain itu penambahan anggaran juga diusulkan pada kegiatan mendesak seperti penanganan pandemi dan bencana.
Wakil Ketua I DPRD Rudianur yang mendampingi Rinie memimpin rapat mengatakan, penambahan anggaran yang diusulkan seluruh komisi totalnya sekitar Rp108 miliar. Pihak eksekutif menyepakati akan mengakomodir semua usulan penambahan anggaran tersebut.
Menurut Rudianur, dari empat komisi, penambahan anggaran terbanyak ada di Komisi III. Namun penambahan itu umumnya juga untuk kegiatan nonfisik, khususnya kegiatan sosial dalam rangka penanganan bencana.
"Yang pasti anggaran itu kita upayakan untuk bertambah karena dari refocusing kemarin kan ada pemotongan, jadi dikembalikan. Pengembalian itu berupa gaji, kegiatan sosial dan penanganan COVID-19. Tidak ada penambahan kegiatan fisik yang signifikan. Hanya kegiatan rutin dinas yang kami masukkan seperti BPJS kesehatan, rumah sakit dan lainnya," kata Rudianur.
Menurut Rudianur, beberapa legislator juga sempat mempertanyakan kepada tim anggaran eksekutif terkait sumber dana untuk memenuhi penambahan anggaran tersebut. Namun tim anggaran eksekutif meyakinkan bahwa hal itu sudah mereka perhitungkan.
"Menurut saya tergantung pemerintah kabupaten. Kalau mereka mengakomodir maka berarti mereka sudah siap. Kami tadi juga sempat mempertanyakan tapi mereka menyatakan sudah siap, mungkin dengan menambah pendapatan," jelas Rudianur.
Baca juga: Masyarakat Kotim diminta tidak euforia meski kasus COVID-19 melandai
Rudianur menyebutkan, komposisi APBD Perubahan 2021 meliputi pendapatan Rp1.793.622.866.300, setelah perubahan menjadi Rp1.996.883.474.600. Bertambah Rp203.260.608.300.
Belanja Rp1.871.883.474.600, setelah perubahan Rp1.998.156.482.325. Bertambah Rp126.273.700.725.
Pembiayaan netto Rp78.260.608.300, setelah perubahan Rp128.425.472.485,97. Bertambah Rp48.168.864.185,97. Silpa setelah perubahan Rp125.152.464.760,97. Bertambah Rp125.152.464.760,97
Sementara itu Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kotawaringin Timur Imam Subekti menyatakan bahwa usulan penambahan anggaran yang disampaikan semua komisi tersebut bisa diakomodir.
"Insya Allah pemerintah kabupaten siap mengakomodir semua," demikian Imam Subekti.
Baca juga: Pemkab Kotim gunakan 58 ton beras cadangan untuk bantu masyarakat
"Kami berterima kasih kepada seluruh anggota Badan Anggaran dan tim anggaran eksekutif karena rapat ini bisa kita selesaikan dengan cepat. Mudah-mudahan proses selanjutnya juga berjalan lancar," kata Ketua DPRD Kotawaringin Timur Rinie saat memimpin rapat kompilasi, Senin.
Rapat kompilasi dihadiri Badan Anggaran dan ketua komisi. Sementara itu tim anggaran eksekutif dipimpin Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kotawaringin Timur Imam Subekti.
Ketua Komisi I Agus Seruyantara, Ketua Komisi II Darmawati, Ketua Komisi III Sanidin dan Ketua Komisi IV Muhammad Kurniawan Anwar secara bergantian menyampaikan hasil rapat mereka dengan mitra kerja masing-masing.
Dari sejumlah komisi umumnya menyampaikan usulan penambahan anggaran terkait gaji dan tunjangan PNS dan tenaga kontrak. Selain itu penambahan anggaran juga diusulkan pada kegiatan mendesak seperti penanganan pandemi dan bencana.
Wakil Ketua I DPRD Rudianur yang mendampingi Rinie memimpin rapat mengatakan, penambahan anggaran yang diusulkan seluruh komisi totalnya sekitar Rp108 miliar. Pihak eksekutif menyepakati akan mengakomodir semua usulan penambahan anggaran tersebut.
Menurut Rudianur, dari empat komisi, penambahan anggaran terbanyak ada di Komisi III. Namun penambahan itu umumnya juga untuk kegiatan nonfisik, khususnya kegiatan sosial dalam rangka penanganan bencana.
"Yang pasti anggaran itu kita upayakan untuk bertambah karena dari refocusing kemarin kan ada pemotongan, jadi dikembalikan. Pengembalian itu berupa gaji, kegiatan sosial dan penanganan COVID-19. Tidak ada penambahan kegiatan fisik yang signifikan. Hanya kegiatan rutin dinas yang kami masukkan seperti BPJS kesehatan, rumah sakit dan lainnya," kata Rudianur.
Menurut Rudianur, beberapa legislator juga sempat mempertanyakan kepada tim anggaran eksekutif terkait sumber dana untuk memenuhi penambahan anggaran tersebut. Namun tim anggaran eksekutif meyakinkan bahwa hal itu sudah mereka perhitungkan.
"Menurut saya tergantung pemerintah kabupaten. Kalau mereka mengakomodir maka berarti mereka sudah siap. Kami tadi juga sempat mempertanyakan tapi mereka menyatakan sudah siap, mungkin dengan menambah pendapatan," jelas Rudianur.
Baca juga: Masyarakat Kotim diminta tidak euforia meski kasus COVID-19 melandai
Rudianur menyebutkan, komposisi APBD Perubahan 2021 meliputi pendapatan Rp1.793.622.866.300, setelah perubahan menjadi Rp1.996.883.474.600. Bertambah Rp203.260.608.300.
Belanja Rp1.871.883.474.600, setelah perubahan Rp1.998.156.482.325. Bertambah Rp126.273.700.725.
Pembiayaan netto Rp78.260.608.300, setelah perubahan Rp128.425.472.485,97. Bertambah Rp48.168.864.185,97. Silpa setelah perubahan Rp125.152.464.760,97. Bertambah Rp125.152.464.760,97
Sementara itu Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kotawaringin Timur Imam Subekti menyatakan bahwa usulan penambahan anggaran yang disampaikan semua komisi tersebut bisa diakomodir.
"Insya Allah pemerintah kabupaten siap mengakomodir semua," demikian Imam Subekti.
Baca juga: Pemkab Kotim gunakan 58 ton beras cadangan untuk bantu masyarakat