Sukamara (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah mendapatkan penghargaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk raihan Opini Wajar Tanpa (WTP) pengecualian atas laporan keuangan tahun 2020.
"Kita ketahui bersama, bahwa pada 28 Mei 2021 lalu, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Kalimantan Tengah telah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan," ucap Sekretaris Daerah Sukamara Rendi Lesmana di Sukamara, Rabu.
Menurutnya, dari laporan hasil pemeriksaan tersebut, Pemkab Sukamara masih bisa mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan tahun anggaran 2020, dan ini merupakan opini WTP untuk sembilan kali secara berturut-turut.
Keberhasilan mempertahankan opini tersebut, tidak terlepas dari hasil kerja keras semua pihak yang patut kita syukuri serta kita berikan apresiasi, khususnya kepada segenap jajaran aparatur di lingkungan Pemkab Sukamara, imbuhnya.
Dijelaskan, bahwa opini WTP bukan merupakan hasil kerja satu bagian atau satu perangkat daerah saja, tetapi merupakan hasil kinerja kolektif seluruh pemangku kepentingan terkait dalam proses pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sukamara.
Walaupun disadari memang masih terdapat beberapa kekurangan yang menjadi catatan pemeriksaan yang perlu mendapatkan perhatian untuk perbaikan kedepannya.
Apresiasi atas raihan opini WTP ini juga diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia berupa piagam penghargaan setiap tahunnya.
"Kami merasa sangat terhormat karena penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah di Sukamara," ungkap Rendi.
Baca juga: Branding positif berperan besar terhadap karir dan keamanan digital
Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepala KPPN Pangkalan Bun beserta rombongan yang berkesempatan melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema percepatan penyaluran dak fisik dan dana desa tahun anggaran 2021 di Kabupaten Sukamara.
Tentunya kegiatan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan terkait pengelolaan DAK fisik serta mendapatkan solusi atas permasalahan yang terjadi terutama pada perangkat daerah pengelola dana alokasi khusus fisik dan dana desa untuk tahun anggaran 2021.
"Harapan kami ke depannya, dengan adanya kegiatan ini akan lebih mempererat kerjasama antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Sukamara baik dalam bidang pelaksanaan anggaran maupun akuntansi dan pelaporan seperti yang sudah terjalin selama ini," demikian Rendi Lesmana
Baca juga: Pelaku UMKM di Sukamara didorong naik kelas
