Sampit (ANTARA) - Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Muhammad Kurniawan Anwar meminta perintah kabupaten setempat segera menuntaskan pengaspalan jalan menuju Bandara Haji Asan Sampit.
"Segera tingkatkan jalan sekitar Bandara Haji Asan. Kami dari Komisi IV mendesak pemerintah daerah melalui pihak terkait, harus menyegerakan mengaspal kurang lebih 100 meter jalan menuju Bandara Haji Asan," kata Kurniawan di Sampit, Rabu.
Jalan baru menuju dari Bundaran Adipura Jalan Tjilik Riwut menuju Bandara Haji Asan diresmikan pada 1 Februari 2021 oleh bupati saat itu Supian Hadi. Saat itu Supian Hadi mengakui masih ada sekitar 150 meter belum diaspal karena keterbatasan anggaran.
Saat ini kondisi jalan pada bagian yang belum beraspal mulai rusak. Pemerintah daerah diharapkan segera membantu mengaspal jalan tersebut agar lebih nyaman dilewati.
Kurniawan yakin pemerintah daerah bisa menuntaskan pengaspalan tersebut. Dananya juga diyakini tidak terlalu besar karena jalan yang perlu diaspal juga tidak terlalu panjang.
Baca juga: Legislator Kotim dukung wujudkan Smart City
Pihaknya gencar mendorong perbaikan jalan baru tersebut karena bandara merupakan etalase atau simbol wajah Kotawaringin Timur. Ketika tamu dari luar daerah datang maka kesan pertama yang dilihat adalah situasi dan kondisi di bandara.
Sangat disayangkan jika jalan di bandara rusak karena dikhawatirkan akan menimbulkan kesan kurang baik bagi tamu yang datang. Untuk itu pemerintah daerah diharapkan segera menuntaskan pengaspalan jalan bandara.
"Bandara merupakan gerbang masuk dan menjadi citra daerah. Kami juga meminta disegerakan menyelesaikan pembebasan lahan untuk penambahan run way Bandara Haji Asan supaya bandara ini bisa dikembangkan sehingga membawa dampak yang lebih besar bagi daerah," harap Kurniawan.
Ditambahkannya, Komisi IV berencana menggelar rapat dengar pendapat untuk mengetahui kelanjutan perpanjangan landasan pacu Bandara Haji Asan demi peningkatan jumlah penerbangan di daerah ini.
Baca juga: Legislator Kotim ingatkan mekanisme penyelenggaraan perparkiran harus jelas
Baca juga: Pemkab Kotim bebaskan PBB bagi veteran
