Palangka Raya (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan hilirisasi sawit yang digaungkan Presiden Joko Widodo sangat penting untuk meningkatkan nilai tambah ekspor, terlebih komoditas ini menjadi andalan ekspor Indonesia.
“Semakin hilir meningkat, nilai tambahnya semakin besar," tegas Sri dalam 17th Indonesian Palm Oil Conference and 2022 Price Outlook di Jakarta secara virtual, Rabu.
Hingga pada akhirnya, jika diekspor pastinya akan mendatangkan devisa yang lebih besar dan bisa dipergunakan serta dimanfaatkan untuk kesejahteraan Indonesia.
Menurutnya, komoditas sawit memiliki potensi yang sangat besar sebagai bahan baku industri dan diolah untuk menjadi produk-produk industri.
Namun ia menilai, hilirisasi produk kelapa sawit di Indonesia belum optimal dikembangkan. Maka presiden meminta fokus kebijakan pemerintah pada sektor ini, yakni mengembangkan nilai tambah dari produk kelapa sawit melalui hilirisasi.
Hilirisasi pastinya juga akan meningkatkan kesejahteraan petani sawit dan pelaku sektor perkebunan kelapa sawit lain, selain untuk meningkatkan pendapatan negara.
"Sawit punya peran penting tidak hanya bagi perekonomian tapi juga pada kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
Berdasarkan catatannya, jumlah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam sektor perkebunan ini sebagai petani sebanyak 4,2 juta orang dan sebanyak 12 juta tenaga kerja terlibat secara tidak langsung dengan produk kelapa sawit.
Lebih lanjut Sri Mulyani meminta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mendorong peningkatan produktivitas petani sawit mandiri tersebut.
Sebab sebagian besar perkebunan kelapa sawit dimiliki oleh petani mandiri yang lahannya terbatas dan produktivitasnya lebih rendah jika dibandingkan perusahaan swasta sawit besar.
"Ini tugas BPDPKS membantu petani mandiri dari sisi replanting dan produktivitas sawit per hektarnya sehingga bisa meningkat kesejahteraan petani sawit," papar Sri.
Disampaikannya, sumbangan devisa dari sektor ini sebanyak US$21,4 miliar atau lebih dari 14 persen dari total penerimaan devisa ekspor non migas.
"Kami juga menggunakan sawit untuk mengatasi ketergantungan pada impor minyak melalui program biodiesel," katanya.
Berita Terkait
Sri Mulyani: Proses pensiun dini PLTU Cirebon masih berlangsung
Sabtu, 7 September 2024 14:09 Wib
Menkeu sebut utang Indonesia relatif terjaga di tengah ketidakpastian dunia
Senin, 2 September 2024 20:05 Wib
Wamen Keuangan Thomas Djiwandono bakal gantikan Sri Mulyani
Rabu, 21 Agustus 2024 18:54 Wib
Menkeu Sri Mulyani anggarkan Rp504,7 triliun untuk perlinsos pada RAPBN 2025
Sabtu, 17 Agustus 2024 13:05 Wib
RAPBN 2025 alokasikan anggaran dasar Rp143,1 miliar untuk IKN
Sabtu, 17 Agustus 2024 13:03 Wib