Menkeu tekankan pentingnya hilirisasi tingkatkan nilai tambah ekspor

id Ipoc, menkeu sri mulyani, Indonesian Palm Oil Conference, sawit, minyak kelapa sawit, hilirisasi sawit, nilai ekspor, kalteng, kalimantan tengah, gapk

Menkeu tekankan pentingnya hilirisasi tingkatkan nilai tambah ekspor

Menkeu Sri Mulyani dalam 17th Indonesian Palm Oil Conference and 2022 Price Outlook di Jakarta secara virtual, Rabu, (1/31/2021). (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)

Palangka Raya (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan hilirisasi sawit yang digaungkan Presiden Joko Widodo sangat penting untuk meningkatkan nilai tambah ekspor, terlebih komoditas ini menjadi andalan ekspor Indonesia.

“Semakin hilir meningkat, nilai tambahnya semakin besar," tegas Sri dalam 17th Indonesian Palm Oil Conference and 2022 Price Outlook di Jakarta secara virtual, Rabu.

Hingga pada akhirnya, jika diekspor pastinya akan mendatangkan devisa yang lebih besar dan bisa dipergunakan serta dimanfaatkan untuk kesejahteraan Indonesia.

Menurutnya, komoditas sawit memiliki potensi yang sangat besar sebagai bahan baku industri dan diolah untuk menjadi produk-produk industri.

Namun ia menilai, hilirisasi produk kelapa sawit di Indonesia belum optimal dikembangkan. Maka presiden meminta fokus kebijakan pemerintah pada sektor ini, yakni mengembangkan nilai tambah dari produk kelapa sawit melalui hilirisasi.

Hilirisasi pastinya juga akan meningkatkan kesejahteraan petani sawit dan pelaku sektor perkebunan kelapa sawit lain, selain untuk meningkatkan pendapatan negara.

"Sawit punya peran penting tidak hanya bagi perekonomian tapi juga pada kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Berdasarkan catatannya, jumlah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam sektor perkebunan ini sebagai petani sebanyak 4,2 juta orang dan sebanyak 12 juta tenaga kerja terlibat secara tidak langsung dengan produk kelapa sawit.

Lebih lanjut Sri Mulyani meminta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mendorong peningkatan produktivitas petani sawit mandiri tersebut.

Sebab sebagian besar perkebunan kelapa sawit dimiliki oleh petani mandiri yang lahannya terbatas dan produktivitasnya lebih rendah jika dibandingkan perusahaan swasta sawit besar.

"Ini tugas BPDPKS membantu petani mandiri dari sisi replanting dan produktivitas sawit per hektarnya sehingga bisa meningkat kesejahteraan petani sawit," papar Sri.

Disampaikannya, sumbangan devisa dari sektor ini sebanyak US$21,4 miliar atau lebih dari 14 persen dari total penerimaan devisa ekspor non migas.

"Kami juga menggunakan sawit untuk mengatasi ketergantungan pada impor minyak melalui program biodiesel," katanya.