Penjelasan Panglima TNI soal perubahan strategi penanganan persoalan di Papua

Jakarta (ANTARA) - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menjelaskan adanya perubahan strategi yang dijalankan institusinya dalam penanganan persoalan di Papua dan Papua Barat untuk jangka panjang.

"Ada beberapa yang kami lakukan untuk menghadapi dinamika permasalahan di sana secara jangka panjang dengan kembalikan tugas atau operasi di Papua dan Papua Barat menjadi bagian sebagai tugas satuan organik seperti tugas di provinsi dan pulau lain," kata Andika dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan, persoalan di Papua dan Papua Barat merupakan sesuatu yang berhubungan dengan pemikiran yang dinamis sehingga harus dihadapi dengan strategi yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Selain itu menurut dia, TNI mendapatkan mandat untuk membantu percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat setelah keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) nomor 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Andika menjelaskan, secara umum ada delapan titik tambahan penempatan prajurit TNI di wilayah Papua dan Papua Barat yang dilihat berdasarkan kebutuhan.

"Di Papua itu secara umum ada 8 tambahan titik yang memang saat ini kalau dilihat dari kebutuhan masih kurang banyak. Delapan titik itu penting karena kemampuan kami dengan menghadirkan Satuan Tugas (Satgas)," ujarnya.

Delapan titik itu menurut dia, pertama, Satgas Kodim Paniai meliputi Kabupaten Paniai, Kabupaten Degoyai, Kabupaten Waropen; kedua, Satgas Kodim Intan Jaya; Ketiga, Satgas Kodim Puncak.

Keempat menurut dia, Satgas Kodim Lani Jaya meliputi Kabupaten Lani Jaya dan Kabupaten Tolikara; kelima, Satgas Kodim Yalimo meliputi Kabupaten Yalimo, Jayapura, Membramo Tengah; Keenam, Satgas Kodim Kepulauan Bintang; dan ketujuh Satgas Kodim Nduga meliputi Yahukimo dan Asmat.

"Untuk unsur Angkatan Laut ada 235 dimasukkan ke Lantamal dan Lamal. Satgas Lanud dimasukkan ke beberapa Lanud di Papua dengan sekitar 411 personil," ujarnya.

Raker tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari bersama dua Wakil Ketua Komisi I DPR yaitu Utut Adianto dan Anton Sukartono

Panglima TNI turut didampingi Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurahman, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.