DPRD Kotim minta penerapan protokol kesehatan di sekolah diperketat
Sampit (ANTARA) - Meningkatnya kasus COVID-19 di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah menjadi perhatian DPRD setempat, apalagi setelah muncul klaster sekolah atau pendidikan.
"Kami meminta ini menjadi perhatian serius agar penularan tidak meluas. Sekolah harus memperketat penerapan protokol kesehatan. Jangan diabaikan karena sangat berisiko," kata Rudianur di Sampit, Jumat.
Rudianur mengaku sangat prihatin penularan COVID-19 di daerah ini kembali meningkat. Dia khawatir peningkatan ini terus terjadi jika masyarakat menganggap remeh dan abai dalam menerapkan protokol kesehatan.
Pembelajaran tatap muka yang sempat berlangsung beberapa bulan, kini terancam jika kasus COVID-19 terus meningkat. Untuk itu seluruh sekolah harus memperketat penerapan protokol kesehatan agar penularan bisa dicegah.
Pembelajaran tatap muka disarankan kembali pembatasan jumlah peserta didik. Sekolah bisa mengatur jumlah peserta didik dengan membaginya dua kelompok sehingga kerumunan bisa dihindari.
Langkah ini harus dipatuhi agar peningkatan kasus COVID-19, khususnya klaster sekolah bisa dicegah. Jika diabaikan, dikhawatirkan kasus meningkat dan pembelajaran tatap muka malah terpaksa dihentikan lagi.
"Kami juga mendukung langkah pembatasan yang dilakukan pemerintah. Mobilitas ke luar daerah juga perlu memerhatikan perkembangan situasi saat ini," tegas Rudianur.
Baca juga: Pemkab Kotim terima hibah aset kantor Pengadilan Agama
Kepala Dinas Kesehatan Kotawaringin Timur mengatakan, tren kenaikan kasus COVID-19 pada akhir Januari ke awal Februari cukup signifikan yaitu sekitar 200 persen.
Penularan COVID-19 saat ini sudah menyerang masyarakat umum, lansia, hingga juga tenaga kesehatan. Bahkan kini muncul klaster sekolah hingga sejumlah sekolah menghentikan sementara pembelajaran tatap muka.
Hasil pemeriksaan acak swab PCR (polymerase chain reaction) di 20 sekolah tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas dengan 21 sampel, ditemukan dua pelajar terkonfirmasi COVID-19. Dua pelajar itu adalah seorang murid Sekolah Dasar dan seorang siswa Sekolah Menengah Atas.
Dinas Kesehatan akan melakukan pelacakan terkait ditemukannya dua pelajar terkonfirmasi positif COVID-19 tersebut. Pihaknya berharap jangan sampai klaster sekolah ini memicu meningkatnya tren kasus di Kotawaringin Timur.
Terkait kelangsungan pembelajaran tatap muka (PTM), Dinas Kesehatan menyerahkan kepada Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan masing-masing. Hal itu lantaran Dinas Pendidikan sudah ada acuan standar dalam menyikapi situasi ini.
"Kalau ada kasus, mereka sudah ada standar yang harus dilakukan. Makanya kami serahkan kepada mereka apakah sekolah diliburkan atau seperti apa," tambah Umar.
Saat ini juga ada dua sekolah di Kotawaringin Timur yang menghentikan sementara pembelajaran tatap muka sejak Rabu (9/2) lalu. MAN Kotawaringin Timur menghentikan PTM selama 14 hari karena delapan guru setempat terpapar COVID-19, sedangkan MTsN 1 Kotawaringin Timur menghentikan PTM selama empat hari dengan alasan mengantisipasi situasi saat ini.
Baca juga: Lonjakan COVID-19 di Kotim akibat transmisi lokal
Baca juga: Pemkab Kotim apresiasi kiprah Persagi bantu tingkatkan kesehatan masyarakat
Baca juga: Perikanan jadi peluang meningkatkan ekonomi masyarakat Kotim di tengah pandemi
"Kami meminta ini menjadi perhatian serius agar penularan tidak meluas. Sekolah harus memperketat penerapan protokol kesehatan. Jangan diabaikan karena sangat berisiko," kata Rudianur di Sampit, Jumat.
Rudianur mengaku sangat prihatin penularan COVID-19 di daerah ini kembali meningkat. Dia khawatir peningkatan ini terus terjadi jika masyarakat menganggap remeh dan abai dalam menerapkan protokol kesehatan.
Pembelajaran tatap muka yang sempat berlangsung beberapa bulan, kini terancam jika kasus COVID-19 terus meningkat. Untuk itu seluruh sekolah harus memperketat penerapan protokol kesehatan agar penularan bisa dicegah.
Pembelajaran tatap muka disarankan kembali pembatasan jumlah peserta didik. Sekolah bisa mengatur jumlah peserta didik dengan membaginya dua kelompok sehingga kerumunan bisa dihindari.
Langkah ini harus dipatuhi agar peningkatan kasus COVID-19, khususnya klaster sekolah bisa dicegah. Jika diabaikan, dikhawatirkan kasus meningkat dan pembelajaran tatap muka malah terpaksa dihentikan lagi.
"Kami juga mendukung langkah pembatasan yang dilakukan pemerintah. Mobilitas ke luar daerah juga perlu memerhatikan perkembangan situasi saat ini," tegas Rudianur.
Baca juga: Pemkab Kotim terima hibah aset kantor Pengadilan Agama
Kepala Dinas Kesehatan Kotawaringin Timur mengatakan, tren kenaikan kasus COVID-19 pada akhir Januari ke awal Februari cukup signifikan yaitu sekitar 200 persen.
Penularan COVID-19 saat ini sudah menyerang masyarakat umum, lansia, hingga juga tenaga kesehatan. Bahkan kini muncul klaster sekolah hingga sejumlah sekolah menghentikan sementara pembelajaran tatap muka.
Hasil pemeriksaan acak swab PCR (polymerase chain reaction) di 20 sekolah tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas dengan 21 sampel, ditemukan dua pelajar terkonfirmasi COVID-19. Dua pelajar itu adalah seorang murid Sekolah Dasar dan seorang siswa Sekolah Menengah Atas.
Dinas Kesehatan akan melakukan pelacakan terkait ditemukannya dua pelajar terkonfirmasi positif COVID-19 tersebut. Pihaknya berharap jangan sampai klaster sekolah ini memicu meningkatnya tren kasus di Kotawaringin Timur.
Terkait kelangsungan pembelajaran tatap muka (PTM), Dinas Kesehatan menyerahkan kepada Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan masing-masing. Hal itu lantaran Dinas Pendidikan sudah ada acuan standar dalam menyikapi situasi ini.
"Kalau ada kasus, mereka sudah ada standar yang harus dilakukan. Makanya kami serahkan kepada mereka apakah sekolah diliburkan atau seperti apa," tambah Umar.
Saat ini juga ada dua sekolah di Kotawaringin Timur yang menghentikan sementara pembelajaran tatap muka sejak Rabu (9/2) lalu. MAN Kotawaringin Timur menghentikan PTM selama 14 hari karena delapan guru setempat terpapar COVID-19, sedangkan MTsN 1 Kotawaringin Timur menghentikan PTM selama empat hari dengan alasan mengantisipasi situasi saat ini.
Baca juga: Lonjakan COVID-19 di Kotim akibat transmisi lokal
Baca juga: Pemkab Kotim apresiasi kiprah Persagi bantu tingkatkan kesehatan masyarakat
Baca juga: Perikanan jadi peluang meningkatkan ekonomi masyarakat Kotim di tengah pandemi