Bupati Katingan larang TPP-ASN jadi jaminan kredit

Kasongan (ANTARA) - Bupati Katingan Provinsi Kalimantan Tengah Sakariyas menerbitkan surat penting yang ditujukan khusus Surat khusus bernomor 840/ 301/BKPP-2/2022 itu tentang Pembatasan Pemberian Persetujuan Kredit bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan yang ditujukan kepada para kepala perangkat daerah, Selasa (1/3).

"Inti surat tersebut yakni melarang kepala perangkat daerah menyetujui usulan pengajuan kredit oleh pegawai yang menjadikan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP-ASN) sebagai jaminan kredit," kata Sakariyas di Kasongan, Rabu.

Menurutnya, kepala perangkat daerah masih dapat menyetujui usul pengajuan kredit pegawai yang jaminan atau agunannya bersumber dari penghasilan gaji pegawai bersangkutan.

TPP-ASN merupakan tunjangan yang diberikan atas dasar kebijakan kepala daerah yang nilainya bersifat dinamis atau berubah-ubah. TPP-ASN bahkan bisa dihentikan sesuai dengan kondisi/kemampuan keuangan daerah Kabupaten Katingan.

Artinya dengan kata lain, TPP-ASN adalah salah satu penghasilan pegawai lainnya yang tidak tetap. Untuk itu tidak seharusnya TPP-ASN dijadikan jaminan. 

"Surat larangan ini terbit berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94  Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Bupati Katingan  Nomor 7  Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara serta memperhatikan kondisi permasalahan pegawai saat ini," jelasnya.

Baca juga: Bupati Katingan paparkan lima upaya FGLPD selaraskan program pembangunan

Orang nomor satu di Katingan ini menyampaikan terbitnya larangan itu disebabkan masih banyak ditemukan pegawai tidak aktif bekerja secara penuh dengan alasan mencari tambahan penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga pada saat jam kerja.

"Ternyata dari temuan tim alasan sebenarnya sebagian besar karena penghasilan sebagai pegawai telah habis digunakan untuk membayar cicilan kredit bank," ucapnya.

Dirinya berharap agar pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan dapat mengelola keuangan atau penghasilannya sebagai pegawai dengan sebaik-baiknya.

"Sehingga tidak terjadinya pelanggaran disiplin dan atau tindak pidana korupsi (pelanggaran hukum)," demikian Sakariyas.

Baca juga: Bupati Katingan terbitkan SE, angkutan kayu wajib miliki izin khusus

Baca juga: Seorang lansia di Katingan meninggal dunia diduga positif COVID-19

Baca juga: Sejumlah pejabat Polres Katingan berganti