Demo ke DPRD Kotim mahasiswa soroti infrastruktur dan lonjakan kebutuhan pokok

id Demo mahasiswa ke DPRD Kotim soroti kerusakan infrastruktur dan kebutuhan pokok, kalteng, DPRD kotim, mahasiswa kotim, demo Sampit, Hairis Salamad,Rud

Demo ke DPRD Kotim mahasiswa soroti infrastruktur dan lonjakan kebutuhan pokok

Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Kotim saat berorasi di halaman DPRD Kotawaringin Timur, sebelum diterima audiensi ke ruang rapat paripurna, Rabu (13/4/2022). ANTARA/Norjani

Sampit (ANTARA) - Kerusakan infrastruktur dan kenaikan harga kebutuhan pokok menjadi isu utama yang diusung pemuda dan mahasiswa dalam demonstrasi Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Kotim di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah. 

"Kami menagih janji bupati untuk memperbaiki infrastruktur. Masalah lain yaitu kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng, padahal daerah kita ini termasuk terbesar kebun kelapa sawit," kata Penanggung Jawab Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Kotim, Utomo Adriansyah di Sampit, Rabu. 

Demonstrasi diikuti sekitar 50 mahasiswa dan pemuda. Mereka berorasi di halaman gedung DPRD, kemudian diterima berdiskusi di ruang rapat paripurna DPRD. 

Rombongan mahasiswa diterima Wakil Ketua I DPRD Rudianur, Wakil Ketua II DPRD Hairis Salamad, Ketua Komisi I Rimbun dan anggota Komisi I Muhammad Abadi. Turut hadir Kapolres AKBP Sarpani dan Dandim 1015/Spt Letkol Inf Abdul Hamid. 

Mahasiswa secara bergantian menyampaikan aspirasi mereka. Aksi kali ini aspirasi yang mereka sampaikan didominasi isu yang juga terjadi di daerah dan dirasakan masyarakat. 

Beberapa aspirasi yang disampaikan yaitu perlunya peningkatan perhatian terhadap petani, ironis kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng padahal kebun kelapa sawit sangat besar, naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax, kenaikan harga gas elpiji nonsubsidi. 

Baca juga: Kemenkumham dorong pemerintah daerah aktif daftarkan kekayaan intelektual daerah

Sorotan lainnya yaitu masih banyaknya jalan yang rusak di kawasan pelosok, bahkan di dalam kota sendiri. Masalah lain yaitu banjir yang sering terjadi di kawasan hulu serta dalam kota Sampit. 

"Kami mengapresiasi pembangunan yang sudah dicapai saat ini, tapi kami menyoroti bahwa masih banyak yang harus dibenahi dan tingkatkan," tegas Muhammad Taufik, mahasiswa lainnya. 

Menanggapi aspirasi mahasiswa, Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kotawaringin Timur, Kasiyan mengatakan, stok minyak goreng di kabupaten ini sangat aman. Kondisi di lapangan sangat berbeda dengan situasi yang terjadi di daerah lain. 

"Dari beberapa kali operasi pasar, minyak gorengnya sering tidak habis, makanya akhirnya kami mengizinkan warga membeli satu dus sekaligus. Kami tegaskan minyak goreng kita aman. Perbedaan harga yang terjadi karena faktor ongkos angkut. Setiap hari terus kami pantau perkembangan di lapangan," ujar Kasiyan. 

Sementara itu perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyatakan saat ini sedang dilakukan pemelihara jalan di kawasan dalam kota Sampit. Sementara itu untuk ruas jalan lainnya di kawasan pelosok juga terus diupayakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 

Baca juga: Perusahaan perkebunan di Kotim diimbau tingkatkan kontribusi untuk daerah

Terkait penanganan banjir dalam kota, saat ini drainase sudah dibenahi dan ditingkatkan kualitasnya. Terbukti banjir yang terjadi belum lama ini di Jalan Achmad Yani hanya terjadi sekitar 30 menit langsung kering. 

Sementara itu Wakil Ketua I DPRD Kotawaringin Timur Rudianur mengaku menerima dengan terbuka aspirasi maupun kritikan dari mahasiswa. Mereka memastikan semua akan ditindaklanjuti sesuai harapan. 

"Kami sangat mengapresiasi demonstrasi damai adik-adik mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi. Ini sangat baik sebagai bentuk pengingat dan kontrol sosial bagi pemerintah agar bisa terus memperbaiki kinerja," ujar Rudianur. 

Aksi ini merupakan kedua kali dalam pekan ini. Sebelumnya Senin (11/4) kelompok aktivitas yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kotim melakukan audiensi dengan DPRD Kotawaringin Timur untuk menyampaikan sembilan poin tuntutan. 

Selain diterima dengan baik, para aktivis itu juga difasilitasi untuk menyampaikan aspirasi yang sama ke DPRD Provinsi Kalimantan Tengah didampingi Komisi I DPRD Kotawaringin Timur karena sebagian tuntutan yang disampaikan berkaitan dengan kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. 

Baca juga: Potensi PAD perdesaan Kotim belum dioptimalkan

Baca juga: Pemkab Kotim diminta lebih serius mengawasi penjualan elpiji bersubsidi

Baca juga: DPRD Kalteng siap sampaikan aspirasi DPRD dan mahasiswa Kotim ke Pusat