Seluruh desa di Kotim ditargetkan tersambung listrik paling lambat 2024

Sampit (ANTARA) - Pemerintah pusat menjanjikan membantu perluasan jaringan listrik PLN di Kalimantan Tengah, termasuk di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan target seluruh desa teraliri listrik paling lambat pada 2024 mendatang. 

"Jadi upayakan dan alhamdulillah kita diterima, bahkan untuk Kalteng, tidak hanya untuk Kotim. Jadi mulai tahun 2022 sudah mulai dan mudah-mudahan 2024 tidak ada lagi desa yang tidak dialiri listrik PLN," kata Bupati Halikinnor di Sampit, Senin. 

Kabar gembira itu didapat dari hasil pertemuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta, pekan tadi. 

Pertemuan itu membahas masalah kelistrikan dan konversi minyak tanah gas. Pertemuan ini menindaklanjuti pertemuan sebelumnya antara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Fraksi PDIP dan Fraksi Golkar DPR RI. 

Saat ini ada lebih dari 400 desa di Provinsi Kalimantan Tengah yang belum terjangkau jaringan listrik PLN. Akibatnya masyarakat harus mengandalkan mesin diesel maupun pembangkit tenaga surya untuk memenuhi kebutuhan listrik. 

Khusus di Kotawaringin Timur ada 47 desa yang belum terjangkau listrik PLN. Namun belum lama ini telah tersambung untuk lima desa sehingga tersisa 42 desa yang diharapkan bisa dituntaskan masalah kelistrikannya paling lambat 2024.

Halikinnor berharap masyarakat segera "merdeka" dari masalah keterisolasian kelistrikan jaringan PLN. Masalah ini selama ini menjadi salah satu harapan terbesar masyarakat di kawasan pelosok Kotawaringin Timur. 

Baca juga: DPRD Kotim rekomendasikan pencopotan Asisten I

Masuknya jaringan listrik PLN ke seluruh desa diharapkan dapat memacu pertumbuhan perekonomian. Selain dapat memudahkan aktivitas seperti belajar dan pelayanan, pasokan listrik PLN juga bisa mendorong tumbuhnya sektor usaha mikro kecil dan menengah. 

Halikinnor mencontohkan, pelaku usaha di Desa Pasangan Kecamatan Kota Besi harus mengeluarkan biaya sekitar Rp2 juta per bulan untuk memenuhi biaya bahan bakar dan perawatan genset yang memasok listrik mereka. Kini setelah listrik PLN tersambung, biaya yang dikeluarkan hanya sekitar Rp150.000 per bulan. 

"Otomatis biaya selama ini untuk listrik kalau pakai genset itu bisa membantu untuk kebutuhan lainnya. Harapan kami dengan listrik itu masuk teknologi berkembang maka perekonomian masyarkat pun akan lebih baik," harapnya. 

Halikinnor meminta dukungan semua pihak untuk menyukseskan program ini, termasuk kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit, pertambangan maupun kehutanan agar bisa membantu memfasilitasi jika jaringan listrik bertegangan tinggi harus melintasi areal mereka karena ini untuk kepentingan masyarakat luas. 

Baca juga: Pabrik pengolahan limbah medis di Sampit mulai dibangun 17 Agustus

Baca juga: DPRD Kotim pastikan perjuangkan anggaran Pilkada 2024

Baca juga: Bupati Kotim ingin Porprov Kalteng di Sampit paling meriah