Sampit (ANTARA) - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, mendorong pemerintah daerah melakukan percepatan pemerataan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan hingga ke wilayah pelosok.
"Pemerintah perlu terobosan baru untuk meningkatkan pelayanan publik, salah satunya dalam hal pelayanan administrasi kependudukan," kata Ketua KNPI Kotawaringin Timur Endra Rosana di Sampit, Sabtu.
Endra mengatakan, banyak informasi dan aspirasi yang diterima pihaknya dari masyarakat, khususnya kaum muda di sejumlah kecamatan yang jauh dari pusat kota terkait layanan administrasi kependudukan.
Masyarakat berharap pelayanan administrasi kependudukan ditingkatkan, khususnya dengan menjangkau kecamatan-kecamatan yang jauh dari pusat kota sehingga masyarakat semakin mudah mengurus administrasi kependudukan.
Masyarakat sangat kesulitan jika harus datang ke Sampit untuk mengurus administrasi kependudukan. Warga membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit jika harus datang ke Sampit.
Kotawaringin Timur terdiri 17 kecamatan dengan wilayah yang sangat luas dan medan yang cukup sulit karena masih terbatasnya infrastruktur dan sarana transportasi.
Selain itu masih terdapat banyak desa yang belum terjangkau signal telekomunikasi sehingga cukup menjadi kendala dalam peningkatan pelayanan.
Endra berharap kendala dalam hal pelayanan administrasi kependudukan ini menjadi prioritas karena sangat dibutuhkan masyarakat.
Pihaknya mengapresiasi upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sesekali jemput bola dengan datang ke kecamatan memberikan pelayanan administrasi kependudukan. KNPI sepakat ini perlu terus didorong dan ditingkatkan.
Pendapat itu juga disampaikan Endra saat berkunjung dan berdiskusi dengan Kepala Disdukcapil Agus Tripurna Tangkasiang beserta jajarannya.
Baca juga: Pendirian Universitas Muhammadiyah Sampit capai 90 persen
Menurut Endra, porsi anggaran untuk sarana pelayanan administrasi kependudukan sangat penting karena dibutuhkan masyarakat. Apalagi, ini merupakan program pemerintah.
Pemerintah perlu memenuhi kebutuhan perangkat, kendaraan operasional serta kebutuhan sumber daya manusia untuk peningkatan pelayanan kependudukan.
Endra menambahkan, administrasi kependudukan terkait urusan hajat hidup seseorang, ketika lahir hingga menikah. Begitu juga ketika momen menjelang pemilu, administrasi kependudukan juga sangat dibutuhkan.
"Intinya, pemerintah harus serius terkait hal ini. Solusinya, pelayanan adminduk itu jangan tersentral tapi perlu disentral untuk menjangkau kawasan ataupun daerah yang cukup luas di Kotim ini," demikian Endra.
Sementara itu Kepala Disdukcapil Kotawaringin Timur Agus Tripurna Tangkasiang saat rapat dengan Komisi I DPRD belum lama ini mengatakan, pihaknya terus berupaya bekerja maksimal meski di tengah keterbatasan sarana dan prasarana.
Terobosan terbaru yang mereka jalankan adalah mengintegrasikan loket pelayanan. Kini di setiap loket bisa melayani semua jenis layanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti permohonan KTP, akta kelahiran, kartu keluarga dan lainnya.
Khusus perekaman dan pelayanan data dari kecamatan dan desa akan dilayani oleh petugas khusus. Tujuannya agar bisa lebih optimal tidak tercampur dengan permohonan di loket umum.
Baca juga: Bupati Kotim setujui pejabatnya disiapkan jadi rektor Universitas Muhammadiyah Sampit
Baca juga: DPRD Kotim apresiasi kesuksesan kembali meraih opini WTP
Baca juga: Bupati Kotim: Opini WTP kedelapan diraih berkat kekompakan
