Depok (ANTARA) - Peneliti kebijakan publik Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP) Riko Noviantoro mengatakan KPU perlu mengoptimalkan peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mencegah adanya kebocoran dana pemilu.
"Libatkan BPKP mulai tahap perencanaan, penggunaan sampai pelaporan anggaran," kata Riko dalam keterangannya, Jumat.
Ia mengatakan dana pemilu serentak 2024 senilai Rp76 triliun, merupakan anggaran fantastis selama pelaksanaan Pemilu di Indonesia.
"Tentu saja dana sebesar itu harus dapat optimal penggunaannya," ujarnya.
Anggaran tersebut, menurut Riko memang rentan kebocoran. Terbukti sejumlah komisioner pada periode sebelumnya tersandung dugaan penyimpangan anggaran.
Terkait itu perlu formulasi yang tepat untuk tangkal kebocoran anggaran KPU. Setidaknya dua titik fokus mengawal anggaran KPU tepat sasaran.
"Secara internal KPU melalui Sekjen KPU memperhatikan prinsip keuangan negara," ujar Riko.
Prinsip tata kelola keuangan negara telah banyak dijelaskan dalam regulasi. Antara lain prinsip tertib, prinsip taat aturan, prinsip efisiensi, prinsip transparan, prinsip bertanggung jawab dan sebagainya.
Dia menambahkan, Komisioner KPU perlu memahami benar prinsip tersebut. Sehingga anggaran yang digunakan menjadi tepat sesuai proses, optimal sesuai hasil, efektif sesuai tujuan.
"Komisioner KPU dan Sekjen KPU bekerja sama memahami prinsip tersebut," ujarnya.
Sesuai aturannya, BPKP berwenang memberikan asistensi dalam setiap kebijakan anggaran pemerintah dan lembaga negara. Apalagi KPU juga telah jalin kerja sama dengan BPKP.
Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan cukup jelas mengatur tugas dan kewenangan BPKP, antara lain asistensi perencanaan sampai evaluasi anggaran. Baik pada pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga non kementerian.
"Seingat saya BPKP dan KPU sudah ada kerja sama. Maka optimalkan kerja sama itu. Jangan seremoni saja," katanya mengingatkan.
Dia menyatakan semua pihak berharap anggaran KPU tidak bocor, karena harus dialokasikan bagi pencapaian praktik demokrasi yang baik, sehingga pemerintah terpilih mendatang lebih baik kualitasnya.
Berita Terkait
Cabor unggulan tak usah khawatir dana pelatnas SEA Games 2025
Kamis, 9 Mei 2024 9:08 Wib
Gaji tetap, Pemkab Kapuas alokasikan dana operasional RT
Rabu, 8 Mei 2024 18:18 Wib
OJK Kalteng: Transaksi saham capai Rp261,64 miliar
Senin, 29 April 2024 11:18 Wib
Disdik Palangka Raya diminta kelola dana BOSP secara transparan dan akuntabel
Sabtu, 27 April 2024 17:03 Wib
Kemendagri sebut dana desa bisa digunakan untuk pemberantasan narkoba
Selasa, 23 April 2024 14:04 Wib
Wabup Gunung Mas minta camat pacu percepatan penyaluran dana desa
Rabu, 3 April 2024 22:01 Wib
GrabFood sediakan fitur baru Split Bill dan pengembalian dana 100%
Selasa, 2 April 2024 12:43 Wib
Pemprov Kalteng optimalkan pemanfaatan DBH Sawit untuk pembangunan daerah
Senin, 1 April 2024 18:28 Wib