Sampit (ANTARA) - Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah meminta pemerintah pusat mendukung kebangkitan usaha di sektor rotan melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak pada usaha turun-temurun tersebut.
"Kita semua tentu menginginkan agar pemerintah pusat mencabut larangan ekspor rotan. Kalau belum bisa, maka pemerintah pusat diharapkan membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak pada petani rotan," kata Dadang di Sampit, Senin.
Sektor rotan dulunya menjadi salah satu andalan masyarakat Kotawaringin Timur. Kondisi itu berubah drastis setelah pemerintah melarang ekspor rotan mulai akhir 2011 lalu.
Kebijakan itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 35/M.DAG/PER/11/2011 tentang Ketentuan Ekspor Rotan dan Produk Rotan.
Berdasarkan Pasal 2 dijelaskan bahwa rotan yang dilarang diekspor adalah jenis kelompok Ex HS. 1401. 20 meliputi rotan mentah, rotan asalan, rotan W/S dan rotan setengah jadi.
Baca juga: Dikunjungi legislator Kotim, korban banjir berharap bantuan air bersih
“Rotan ini adalah tanaman budidaya, bukan lagi sebagai tanaman yang hidup sendiri. Sementara kebun masyarakat ini masuk dalam kawasan hutan, mereka tidak punya alas hak. Mayoritas petani saat ini tidak punya legalitas untuk kebun-kebun rotan mereka," ujar Dadang yang juga Ketua Ketua Asosiasi Petani Rotan (Aspero) Kabupaten Kotawaringin Timur.
Dadang Siswanto meminta pemerintah melakukan intervensi pasar agar harga rotan membaik sehingga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku usaha sektor rotan.
Ketua Fraksi PAN ini juga menegaskan, selama ini sektor rotan berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan perekonomian masyarakat. Sektor ini juga tidak merepotkan pemerintah karena ini dijalankan secara swadaya oleh masyarakat.
Saat ini ada sekitar 5000 kepala keluarga dan 30 pengusaha rotan yang terhimpun dalam asosiasi yang dipimpinnya. Rotan mempunyai peran strategis untuk kehidupan ekonomi masyarakat lokal.
“Selama ini mereka tidak pernah merecoki pemerintah dengan hal yang aneh-aneh. Tidak pernah minta pupuk, minta bibit dan lain sebagainya, padahal sektor ini sangat membantu masyarakat. Petani hanya meminta supaya harga tetap stabil," demikian Dadang Siswanto.
Baca juga: DPRD Kotim dorong pemkab bantu pengurusan izin usaha galian C
Baca juga: Legislator Kotim dukung masyarakat perjuangkan hak kebun plasma sawit
Baca juga: Legislator Kotim: Pemetaan potensi UMKM permudah pembinaan
