Balikpapan (ANTARA) - Hingga Mei 2022, dari 328 titik penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga untuk daerah Terpencil, Tertinggal, dan Terluar (3T), 71 titik diantaranya ada di Kalimantan.
“Itu menjadikan Pertamina Kalimantan terbanyak menyalurkan BBM Satu Harga,” kata General Manager (GM) Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Freddy Anwar, Senin.
Ke-71 titik penyaluran BBM Satu Harga tersebut tersebar meliputi Kalimantan Utara 18 titik, Kalimantan Timur 7 titik, Kalimantan Selatan 5 titik, Kalimantan Tengah 13 titik, dan Kalimantan Barat 28 titik.
Sebagai perbandingan, ada 63 titik BBM Satu Harga di wilayah Papua, 56 titik di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, 48 titik di Maluku, 32 titik di Sulawesi, 53 titik di Sumatera, 5 titik di Pulau Jawa dan Bali.
GM Freddy Anwar melanjutkan, bahwa adalah tugas Pertamina menjangkau masyarakat di wilayah 3T agar masyarakat mendapatkan keadilan distribusi BBM dan mendapatkan kesempatan ekonomi yang merata.
Di sisi lain, sesuai dengan sebutan daerahnya sebagai daerah terpencil dan terluar, tantangan luar biasa dihadapi Pertamina untuk mengirimkan BBM ke titik-titik tersebut.
Sudah biasa bila Pertamina mencapai titik 3T, harus menempuhnya dengan moda transportasi darat, laut, hingga udara dalam satu kesempatan pengiriman, dan melibatkan berbagai pihak. Pertamina menanggung sendiri biaya angkut BBM tersebut agar masyarakat setempat mendapatkan harga yang sama dengan masyarakat di tempat lain yang distribusi BBM-nya relatif mudah.
“Dengan demikian bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut,” lanjut Freddy.
Satu contoh bagaimana Pertamina mengirim BBM ke daerah terpencil adalah rute distribusi untuk Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu, 750 km timur laut Balikpapan.
Pertama BBM yang 3-4 hari sebelumnya diantarkan dengan menggunakan kapal LCT, dalam bentuk curah, BBM didaratkan di Long Bagun, 4 jam naik speedboat ke arah hulu Sungai Mahakam dari Pelabuhan Tering di Melak, lebih kurang 450 km dari Balikpapan.
Setelah itu baru BBM dimasukkan ke drum-drum berkapasitas 200 liter. Kali ini karena sungai sudah lebih sempit dan lebih surut dengan arus lebih deras, hanya bisa digunakan longboat dengan kapasitas angkut 30 drum.
Di sepanjang rute 8 jam Long Bagun-Long Apari, ada 3 buah riam besar yang tidak bisa dilalui longboat bermuatan penuh. Untuk mendapatkan daya dorong maksimal dan untuk keselamatan, sebelum masuk naik jeram, 20 drum diturunkan dan disimpan di tepi sungai.
Longboat maju sampai jeram terakhir, dan 10 drum yang dibawa diturunkan. Longboat lalu balik kanan untuk mengambil 10 drum lagi dari 20 yang ditinggal di tepi sungai sebelum jeram.
Walhasil, perlu 4 hari perjalanan bagi 30 drum BBM dari Long Bagun sampai Long Apari agar masyarakat Tiong Bu’u ataupun Tiong Ohang hingga kampung di perbatasan dengan Sarawak mendapatkan solar seharga juga Rp5.150 per liter sama seperti di Melak, Samarinda, atau Balikpapan.
Selain itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan pemerintah terus menahan agar harga BBM Pertalite tidak naik di tengah tingginya harga minyak dunia dan harga komoditas energi lainnya.
“Yang namanya Pertalite ini, kita tahan-tahan betul agar tidak naik dan harganya tetap di angka Rp7.650 (per liter),” kata Presiden Jokowi
Presiden Jokowi membandingkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia dengan harga di negara-negara lain yang telah meningkat karena tekanan harga komoditas energi di pasar global sebagai dampak eskalasi perang antara Rusia dan Ukraina.
Kenaikan harga BBM di negara lain, ujar Presiden, jauh melebihi harga BBM di Indonesia. Pemerintah dapat mempertahankan harga BBM Pertalite saat ini dengan memberikan subsidi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Saya lihat misalnya di Jerman, bensin sudah Rp31 ribu, sudah hampir dua kali lipat, di Singapura Rp32 ribu, di Thailand Rp20.800, (harga) ini kalau saya rupiahkan. Di Amerika Rp18 ribu kurang lebih. Kita masih Rp7.650 (Pertalite),” ujar Presiden Jokowi.
Presiden juga mengajak masyarakat untuk bersyukur karena harga Pertalite masih dapat ditahan di Rp7.650 per liter. Selain itu kegiatan ekonomi di Indonesia juga secara bertahap sudah dapat dibuka karena kondisi pandemi COVID-19 yang terkendali.
Penyalahgunaan BBM-LPG bisa dipenjara dan denda Rp60 miliar
Pemerintah Indonesia telah memiliki instrumen hukum untuk menjerat para pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji (LPG) bersubsidi dengan pidana penjara paling lama enam tahun dengan denda maksimal Rp60 miliar..
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan sanksi itu tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 55 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Migas Tahun 2001 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
"Kami sudah memiliki satu perangkat (regulasi) dan ini akan kami sosialisasikan sebelum kami terapkan secara konsisten," ujarnya.
Masyarakat diminta ikut mengawasi dan melaporkan apabila menemukan penyimpangan-penyimpangan dalam penyaluran dan pemakaian BBM dan elpiji subsidi karena penyalahgunaan berpotensi menambah beban keuangan negara.
"Kalau harga minyak dunia bertahan di level sekarang, pemerintah berisiko mengeluarkan dana Rp320 triliun untuk subsidi dan kompensasi BBM dan elpiji. Itu belum termasuk listrik, mungkin listrik tidak sebesar itu," kata Arifin.
