Temuan survei NEW INDONESIA Research & Consulting menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi tetap tinggi mencapai 80,6 persen, bahkan di antaranya 9,6 persen merasa sangat puas.
"Meskipun cenderung stagnan, tetapi tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi masih tetap tinggi," kata Direktur Eksekutif NEW INDONESIA Research & Consulting Andreas Nuryono dalam siaran pers di Jakarta, Kamis.
Angka tersebut kata dia naik tipis dari hasil survei sebelumnya pada Februari 2022 yang dicatat sebesar 79,3 persen.
Sementara itu, tingkat ketidakpuasan turun dari 19,6 persen menjadi 17,3 persen, di antaranya 1,1 persen merasa sangat tidak puas. Sisanya sebanyak 2,1 persen menyatakan tidak tahu/tidak menjawab.
"Jika melihat angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2022 sebesar 5,01 persen, itu mengalami kontraksi tipis dibandingkan dengan kuartal sebelumnya," kata Andreas.
Angka tersebut menurut dia juga lebih tinggi dibanding yang dicatat dari sejumlah negara, seperti Tiongkok, Korea, dan Amerika.
Situasi pandemi COVID-19 di Indonesia sudah sangat terkendali, ditandai dengan banyaknya pelonggaran terhadap pembatasan sosial. Untuk pertama kalinya sejak 2020, mudik lebaran diperbolehkan, berakibat pada lonjakan jumlah pemudik.
Tingginya cakupan vaksinasi dan hasil survei serologi yang menunjukkan terbentuknya kekebalan masyarakat memberi keyakinan dan optimisme, dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas di tempat umum.
Hal itu membuat tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi sedikit meningkat dibandingkan hasil survei sebelumnya. Namun juga cenderung stagnan karena beberapa hal, seperti dampak pemulihan ekonomi dunia pasca-pandemi, bayang-bayang resesi dan inflasi harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Dampak perang juga telah mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas strategis, khususnya pangan dan energi.
Indonesia masih banyak mengimpor pangan, sehingga dikhawatirkan perekonomian nasional akan kembali terganggu. Bahkan, minyak goreng, di mana Indonesia penghasil CPO terbesar di dunia, kenaikan harga pun telah menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.
"Mendekati tahun politik, kesalahan dalam mengelola dampak ekonomi global bisa menjadi celah untuk menyerang kebijakan pemerintah, dan berpotensi menggerus tingkat kepuasan publik," tutur Andreas.
Survei NEW INDONESIA Research & Consulting dilakukan pada 30 Mei-3 Juni 2022 terhadap 1.200 orang mewakili seluruh provinsi. Metode survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error plus minus 2,89 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sebelumnya, pada tahun 2021, hasil survei yang dilakukan oleh New Indonesia Research and Consulting menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo meningkat.
"Kepuasan terhadap Jokowi meningkat, publik bersimpati atas upaya pemerintah mengatasi COVID-19 dan masalah ekonomi," kata Direktur Eksekutif New Indonesia Research & Consulting Andreas Nuryono dalam siaran pers di Jakarta
Tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi mencapai 72,6 persen, naik tipis dari survei bulan Februari 2021 sebesar 70,3 persen.
"Jika dilihat sejak survei bulan Juni tahun lalu, tingkat kepuasan publik terus bergerak naik," tutur-nya.
Menurut Andreas, ketegasan pemerintah melarang mudik menjadi pilihan strategis agar lonjakan kasus COVID-19 seperti di India tidak terjadi di Indonesia.
Pemerintah juga terus menggencarkan vaksinasi untuk menyasar segmen masyarakat yang lebih luas.
Sebagai catatan, sejumlah negara di dunia sempat mengalami kesulitan karena embargo terhadap vaksin AstraZeneca. Indonesia nisbi cepat melaksanakan vaksinasi dan berhasil mengamankan stok vaksin khususnya Sinovac dari China.
Meskipun demikian masih ada 25,3 persen publik yang merasa tidak puas terhadap Jokowi. Itu pun turun dari survei bulan Februari 2021 sebesar 26,8 persen. Dampak pandemik terhadap ekonomi masih dirasakan oleh pelaku usaha dan masyarakat, ucap Andreas menjelaskan.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan berdasarkan survei yang dilakukan lembaganya diperoleh hasil bahwa mayoritas responden menilai kinerja Presiden Joko Widodo cukup baik dengan persentasi 65,4 persen.
"Jelang 1,5 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi jilid 2, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden cukup baik atau 65,4 persen," kata Adi dalam keterangannya di Jakarta.
Dia menjelaskan, dari total 65,4 persen tersebut, sebanyak 6,4 persen responden sangat puas terhadap kinerja Presiden Jokowi, 31,9 persen puas, dan 27,1 persen cukup puas.
Menurut dia, hanya 29,1 persen responden yang menyatakan tidak puas terhadap kinerja Presiden Jokowi, terdiri dari 17,3 persen kurang puas, 9,1 persen tidak puas, dan 2,7 persen sangat tidak puas.
Adi menjelaskan, bidang pembangunan infrastruktur menjadi aspek paling mendominasi tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah yaitu sebesar 68,7 persen.
"Penyaluran bantuan sosial COVID-19 juga sudah dirasakan mayoritas masyarakat sehingga mampu menjadi parameter tertinggi kedua dalam penilaian keberhasilan kinerja pemerintah yaitu 66,9 persen," ujarnya.
Dia mengatakan bidang-bidang lain yang mendapatkan tingkat kepuasan cukup baik yaitu layanan kesehatan 65,1 persen, pendidikan 63,1 persen, penanganan COVID-19 60,4 persen, stabilitas politik 54 persen, pemberantasan korupsi 53,1 persen, dan ekonomi 53,1 persen.
"Sementara tingkat kepuasan kinerja di bidang penegakan hukum menjadi yang paling rendah yaitu 49,7 persen," katanya.
Adi menjelaskan, rendahnya kepuasan di bidang penegakan hukum diakibatkan persepsi penegakan hukum yang dinilai belum berkeadilan bagi segolongan masyarakat.
Survei Parameter Politik Indonesia tersebut dilakukan pada 3-8 Februari 2021 dengan melibatkan 1.200 responden, diambil dengan menggunakan metode simple random sampling dari 6.000 data target yang telah dipilih secara random dari kerangka sampel.
Pengumpulan data dilakukan dengan metode telepolling menggunakan kuisioner yang dilakukan oleh surveyor terlatih. Margin of error survei sebesar ± 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Pertumbuhan pada kuartal I/2021 diprediksi masih terkontraksi atau berada pada posisi negatif, meskipun bergerak naik dari kuartal sebelumnya.
Komunikasi publik dari pemerintah pun, kata Andreas, kerap tampak bertolak belakang dan membingungkan. Di satu sisi, pemerintah melarang mudik, tapi membolehkan berwisata.
Sebagai catatan, sebanyak 2,1 persen responden menyatakan tidak tahu/tidak jawab.
Survei New Indonesia Research & Consulting dilakukan pada 15-22 April 2021, dengan sambungan telepon kepada 1200 orang responden yang dipilih acak dari survei sebelumnya sejak 2019. Margin of error ±2,89 persen, tingkat kepercayaan 95 persen.
