Palangka Raya (ANTARA) - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah meminta pemerintah kabupaten setempat lebih cermat dalam penyusunan anggaran demi efisiensi.
"Kami mengimbau kepada SOPD (satuan organisasi perangkat daerah) agar dalam setiap penyusunan rencana kerja, agar lebih mengedepankan efisiensi dan urgensi dalam penyusunan anggaran," kata juru bicara Fraksi PKB, Memei Wulandari di Sampit, Sabtu.
Saran ini disampaikan Fraksi PKB menyikapi realisasi APBD 2021. Ada beberapa catatan yang disampaikan terkait kurang optimalnya serapan anggaran, realisasi pendapatan asli daerah hingga besarnya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa).
Dijelaskan, realisasi APBD 2021 terdiri dari pendapatan sebesar Rp1.996.883.474.600, belanja dan transfer sebesar Rp1.998.156.482.325, penerimaan pembiayaan Rp137.315.472.485,97, pengeluaran pembiayaan Rp10.890.000.000, surplus/ defisit Rp1.273.007.725, dan pembiayaan netto Rp126.425.472.485,97.
Salah satu yang menjadi sorotan Fraksi PKB adalah Silpa tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp199.690.794.268,03 dengan persentase 159,56 persen.
Sementara itu, realisasi pendapatan asli daerah (PAD)tahun anggaran 2021 melampaui target yang ditetapkan pada 2021.
Baca juga: Legislator Kotim dukung pembentukan Perda Kepemudaan
Dirincikan, realisasi pendapatan sebesar Rp1.878.720.479.018,77 dengan persentase 94,08 persen atau kurang 5,92 persen dari target. Realisasi belanja dan transfer Rp1.805.455.157.236,71, surplus sebesar Rp73.265.321.782,06, realisasi penerimaan Rp137.315.472.485,97, realisasi pengeluaran Rp10.890.000.000 dan realisasi pembiayaan netto Rp126.425.472.485,97.
Perencanaan dan pelaksanaan yang efektif diharapkan bisa menghindari Silpa yang besar setiap tahun. Anggaran harus dioptimalkan agar banyak kegiatan yang bisa dilaksanakan melalui efektivitas anggaran.
"Kita berharap tidak selalu terjadi silpa terus menerus yang dapat menimbulkan ketidaksinkronan dalam alokasi anggaran tersebut. Kami Fraksi PKB juga mempertanyakan terkait dana silpa sebesar Rp199 miliar, apakah riil berupa uang seutuhnya, atau hanya angka saja," ujar Memei.
Memei menegaskan, pihaknya DPRD mendukung upaya menciptakan pemerintahan yang baik, efisiensi, efektif dan bersih serta dapat dikontrol oleh semua pihak. DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, telah melakukan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
DPRD merupakan pengawas jalannya pemerintahan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Pengawasan ini untuk mengetahui sejauh mana realisasi fisik dan sarana prasarana atas penyerapan anggaran serta kualitas hasil pembangunan yang riil di lapangan.
Baca juga: Guru eks tenaga kontrak di Kotim tetap bisa ikut seleksi PPPK
Baca juga: Bupati Kotim yakinkan sapi kurban bebas PMK
Baca juga: Legislator Kotim kecewa antrean truk di sekitar SPBU tidak ditangani
Pemkab Kotim diminta lebih cermat dalam penyusunan anggaran
Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Memei Wulandari. ANTARA/Norjani
