DPRD berharap Kampung KB optimalkan penanganan stunting di Kotim

Sampit (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah berharap program Kampung Keluarga Berencana (KB) yang dijalankan pemerintah, bisa dioptimalkan untuk menangani kasus stunting yang masih tinggi di daerah ini. 

"Program Kampung KB harus dijalankan dengan baik sesuai rencana. Pendampingan dan edukasi kepada masyarakat melalui program ini diharapkan lebih optimal sehingga tujuan menurunkan kasus stunting bisa tercapai," kata Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Rinie di Sampit, Sabtu. 

Politisi PDIP ini mengapresiasi komitmen tinggi pemerintah daerah dalam menangani stunting selama ini. Bahkan, BKKBN Pusat memberikan penghargaan karena percepatan penanganan stunting di Kotawaringin Timur saat ini merupakan yang terbaik di Kalimantan Tengah. 

DPRD mendukung penuh upaya-upaya yang dilakukan dalam penanganan stunting. Ini sebagai wujud lembaga legislatif terhadap tekad bersama untuk mengatasi penyakit gagal tumbuh pada anak yang diakibatkan kekurangan gizi parah itu. 

Rinie mengimbau semua pihak turut terlibat membantu penanganan stunting. Perusahaan besar, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan pihak lainnya diharapkan berperan membantu mengedukasi masyarakat dalam meningkatkan asupan gizi kepada bayi, khususnya pada 1000 hari pertama kelahiran agar terhindar dari stunting. 

Di sisi lain, masyarakat juga diimbau meningkatkan kesadaran untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Berbagai program dan bantuan yang diberikan pemerintah diharapkan bisa dioptimalkan dalam rangka pencegahan maupun penanganan stunting. 

"Saya yakin dengan komitmen dan tekad kita semua, kasus stunting di Kotawaringin Timur ini bisa terus kita tekan sehingga nantinya generasi penerus kita bisa terbebas dari stunting," demikian Rinie. 

Baca juga: Bupati Kotim minta masyarakat laporkan jika ada warga terkendala berobat

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menargetkan bisa menurunkan kasus stunting hingga menjadi 15 persen pada 2024 mendatang dari sekitar 32 persen saat ini. 

Bupati Halikinnor telah meresmikan Dapur Sehat di 33 kampung KB se-Kotawaringin Timur. Ini merupakan upaya menurunkan kasus stunting di daerah ini. 

Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kotawaringin Timur melakukan identifikasi untuk merumuskan penyusunan program aksi yang terencana, terprogram dan dilaksanakan secara integratif dalam lintas sektor. 

Saat ini penanganan stunting melalui delapan aksi dilakukan oleh Bappelitbangda, penanganan secara spesifik oleh Dinas Kesehatan serta pihaknya di DP3AP2KB mengambil peran edukasi, penyuluhan dan pelayanan bagi bina keluarga balita, remaja dan lanjut usia. 

Saat ini juga sudah dibentuk 330 tim pendamping di 185 desa/kelurahan dengan jumlah anggota 990 orang. Semua anggota tim pendamping telah mengikuti orientasi dengan kemampuan aplikasi elsimil dalam rangka pendampingan remaja pranikah, pendampingan ibu hamil dan melahirkan, serta pendampingan pasca melahirkan. Seluruh anggota tim diberi bantuan diberi bantuan Rp100.000 setiap bulan. 

Selain itu, telah dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kabupaten. TPPS diketuai Wakil Bupati Irawati, sedangkan Bupati Halikinnor sebagai penasihat. Dari 185 desa/kelurahan yang ada, tersisa di Desa Sebungsu Kecamatan Telaga Antang yang belum terbentuk. Jumlah personel di tingkat desa mencapai 2.000 orang lebih. 

Melalui program kerja dan upaya-upaya nyata serta adanya koordinasi dan integrasi lintas sektoral, maka prevalensi stunting di Kotawaringin Timur menurut SSGI tahun 2021 sebesar 32,5 persen dan menurut EPPGBM sebesar 24 persen dengan target yang disyaratkan untuk tahun 2022 pada pada skala SSGI sebesar 26,25 persen dan skala EPPGBM sebesar 22 persen dan untuk Kalimantan Tengah target yang ditetapkan untuk 2024 sebesar 15,17 persen akan dapat tercapai. 

Baca juga: Bupati Kotim gugah kepedulian warga membantu mencegah banjir di Sampit

Baca juga: Bapemperda DPRD Kotim tegaskan daerah juga bertanggung jawab urusi pendidikan

Baca juga: DPRD Kotim dukung upaya percepatan mewujudkan tol sungai